Warga Teluk Sepang menggelar aksi demonstrasi di Simpang Lima Ratu Samban, Kamis (16/8). Warga menuntut PLTU Batubara di Teluk Sepang segera ditutup.

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Puluhan Warga Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, menggelar aksi demontrasi di Simpang Lima Ratu Samban, Kamis (15/8/2018).

Aksi menuntut pemerintah provinsi menutup (menghentikan) proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Teluk Sepang. Massa meminta energi kotor tersebut segera dialihkan menjadi energi terbarukan.

Negara juga harus bertanggung jawab atas akibat buruk dari konstruksi PLTU Batubara Teluk Sepang yang dirasakan petani saat ini.

Koordinator aksi, Suarli Sarim, mengatakan, peran negara dalam memenuhi kebutuhan listrik rakyat memang diamanatkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Namun, kata dia, amanat itu dijalankan dengan pilihan keliru lantaran bergantung pada energi kotor yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan manusia.

“Upaya negara dalam menyediakan sumber listrik dengan bahan bakar batubara adalah suatu kesalahan, selain telah terbukti merusak lingkungan. PLTU Batubara secara bertahap mulai ditutup terutama di India dan China,” kata Suarli Sarim.

Dijelaskan Suarli Sarim, Kelurahan Teluk Sepang menjadi salah satu lokasi proyek PLTU Batubara berkapasitas 2×100 MW yang dibangun 2016 lalu dan ditargetkan beroperasi pada 2020. Proyek tersebut didanai investor Cina dan merupakan PLTU Batubara pertama di Bengkulu.

Sejak awal, kata Suarli, masyarakat sepakat menolak keberadaan proyek tersebut karena khawatir terhadap pencemaran udara.

Sebelumnya, saat peletakan batu pertama proyek 25 Oktober 2016, ratusan masyarakat Teluk Sepang berunjuk rasa memblokir jalan menuju lokasi proyek.

“PLTU Batubara merupakan pembangkit yang membakar Batubara untuk merebus air agar menghasilkan uap, guna memutar turbin sehingga terciptalah daya listrik. Sejumlah riset dengan lugas mengungkap dampak buruk pembakaran batubara terutama bagi pencemaran udara, air dan tanah. Pencemaran dari PLTU Batubara mengakibatkan kematian dini sebanyak 6.500 jiwa. Angka ini diperoleh dari penelitian 42 PLTU di Indonesia, belum termasuk proyek 35.000 Megawatt yang dicanangkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Apabila program dijalankan, prediksi kematian dini akan melonjak menjadi 15.700 jiwa per tahun di Indonesia dan 21.200 jiwa jika ditambah negara tetangga,” ungkapnya.

Suarli Sarim menjelaskan, emisi yang dihasilkan dari pembakaran batu bara adalah sulfur, karbon dan nitrogen yang terlepas sebagai SOx, COx, NOx, abu dan logam berat yang tinggi. Senyawa SOx berasal dari emisi sulfur pada saat pembakaran teroksidasi membentuk sulfur dioksida (SO2) dan selanjutnya teroksidasi kembali membentuk SO3 mengakibatkan ganggunan paru-paru dan berbagai penyakit pernapasan.

Senyawa NOx bersama SOx menyebabkan hujan asam yang terdiri dari H2CO3, H2SO4 dan HNO3 yang menyebabkan penyakit berbahaya termasuk kanker kulit dan berbagai penyakit lainnya, serta berakibat buruk juga terhadap industri peternakan dan pertanian.

“Sudah selayaknya energi bersih dan berkelanjutan dikembangkan sebagai bagian tanggungjawab pelestarian bumi, sesuai komitmen pemerintah Indonesia yang menandatangani perjanjian iklim Paris 2015. Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 dan naik menjadi 42 persen dengan dukungan dunia internasional. Komitmen ini sepertinya akan sia-sia bila proyek PLTU Batubara sebagai penyumbang emisi terbesar secara global masih terus dikembangkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Sejumlah mahasiswa turut bergabung dalam aksi tolak PLTU Batubara, Kamis (16/8)

Selain soal PLTU Batubara, massa juga menuntut pemerintah segera menanggulangi anjloknya nilai tukar rupiah, naiknya harga bahan-bahan pokok, anjloknya harga komoditas sawit dan karet yang membuat petani terpuruk dan mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi.

“Selain itu, kebijakan pemerintah lainnya yang tidak populis sehingga berujung merugikan masyarakat seperti kelangkaan BBM bersubsidi, anjloknya nilai rupiah hingga anjloknya harga komoditas unggulan seperti sawit dan karet yang membuat petani semakin terpuruk,” pungkasnya. [Ardiyanto]