Meike Inda Erlina

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Terkait tiga Kabupaten di Provinsi Bengkulu diantaranya Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Kepahiang yang disinyalir mengalami krisis pangan akibat produksi padi yang semakit merosot Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu, melalui Manager Kampanye Hak-Hak Perempuan, Meike Inda Erlina, mengatakan, Pemerintah harus memperhatikan penyebab dari krisis pangan tersebut.

Menurutnya, melihat dari berbagai aspek, pemicu utama terjadinya krisis pangan di tiga kabupaten tersebut terletak pada luas wilayah pertanian yang banyak dialihfungsikan dan masalah irigasi serta pengairan sawah.

“Menurut kami salah satu solusi untuk krisis pangan itu moratorium atau penundaan izin perkebunan sawit dan pertambangan. Contoh di Kabupaten Mukomuko, luas lahan persawahan itu ada sekitar 9.469 hrktar menurut data BPS tahun 2017. Pemerintah harus memperhatikan apa yang menjadi penyebab krisis pangan ini. Karena memang ada permasalahan yang tidak muncul kenapa bisa dikategorikan krisis pangan, masalah irigasi dan pengairan sawah, juga merupakan persoalan kenapa terjadi krisis pangan. Konversi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sawit itu juga menjadi permasalahan dan menyebabkan terjadinya krisis pangan. Tiga kabupaten tersebut landscapnya sawit, berbanding terbalik dengan kebutuhan yang diinginkan. Pemerintah seharusnya turun langsung ke lapangan memonitoring dan mengevaluasi seperti apa penyebab krisis pangan,” kata Meike, Sabtu (22/9/2018).

Dijelaskan Meike, selain itu pemerintah harus bertanggungjawab atas permasalahan ini karena kebijakan yang diberikan terkait dengan lahan pertanian itu yang menyebabkan dan mempengaruhi pola pertanian masyarakat.

“Terjadinya perubahan fungsi lahan persawahan menjadi perkebunan sawit karena dipengaruhi faktor-faktor salah satunya perkebunan skala besar masuk kesana, namun masyarakat tidak memiliki kemampuan dan tidak percaya diri lagi untuk bercocok tanam bertani,” ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya, lebih banyak wilayah sawit dalam skala besar dibandingkan wilayah pertanian.

“Dalam artian didalamnya ada ketimpangan penguasaan lahan yang tidak dimunculkan oleh pemerintah. Tiba-tiba krisis pangan namun solusi yang diberikan pemerintah dengan cetak sawah baru. Karena bicaranya soal krisis pangan, maka bicara soal fungsi lahan pertanian dan itu akan banyak sekali faktor-faktor yang harus diurai oleh pemerintah,” imbuhnya.

Ia juga mengkritisi sikap Pemerintah yang kerap menyelesaikan solusi pangan ini dengan impor.

“Moratorium izin perkebunan kelapa sawit dan moratorium izin pertambangan adalah salah satu yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Kita WALHI Bengkulu berharap agar pemerintah memikirkan kembali terkait kemungkinan impor pangan yang akan dilakukan, karena juga melihat biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Solusi yang ingin disampaikan terkait krisis pangan ini adalah impor itu tidaklah baik,” tandas Meike. [Ardiyanto]