Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di Kabupaten Kaur Semester II Tahun 2018 bertempat di Ruang Rapat Kejaksaan Negeri Kaur, Selasa (18/9/2018).

Dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha dan peserta program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu mengadakan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di Kabupaten Kaur Semester II Tahun 2018 bertempat di Ruang Rapat Kejaksaan Negeri Kaur, Selasa (18/9/2018).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kaur, Kepala Dinas Ketenagakerjaan serta Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Kaur, Kepala Seksi Datun Kajari Kaur seluruh anggota Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, Douglas Nainggolan yang bertindak sebagai ketua Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mencapai komunikasi yang baik dengan para pihak pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan dan tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung Program JKN-KIS sekaligus mensosialiasikan Program terbaru JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

“Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, setiap warga mempunyai hak untuk memperoleh jaminan kesehatan, dimana BPJS Kesehatan diberikan amanat untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut, kita dalam hal ini aparatur negara (Kejaksaan, Disnaker, BPPTPM dan BPJS kesehatan) berkumpul dalam forum ini membicarakan tentang Progres pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Program JKN-KIS yang ada di wilayah kabupaten Kaur,” ungkap Douglas.

Dilain sisi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Rizki Lestari, dalam pemaparannya menjelaskan mengenai perkembangan terkini jumlah badan usaha yang telah meregistrasi pegawainya maupun yang belum meregistrasi dan upaya apa saja yang harus dilakukan, serta tindak lanjut peran pemerintah melaui Instruksi Presiden nomor 8 Tahun 2017.

“Sesuai dengan Inpres Presiden kita semua mempunyai tugas mensukseskan Program JKN-KIS ini, oleh karena itu selain meningkatkan kualitas Layanan Kesehatan melalui Inpres ini Presiden meminta agar setiap Kementrian maupun lembaga terkait untuk saling mendorong agar tercapai Universal Health Coverage pada tanggal 01 Januari 2019, jadi kami berharap agar seluruh anggota dapat meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan peserta terhadap program JKN-KIS demi tercapainya tujuan yang telah ditargetkan,” ujar Rizki. [Rilis/Nurhas Bunaida]