Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di Kabupaten Mukomuko Semester II Tahun 2018, Kamis (20/09/2018).

Dalam rangka memaksimalkan fungsi Pengawasan Kepatuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 Tahun 2013 serta Instruksi Presiden nomor 8 Tahun 2017, BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu mengadakan Forum Koordinasi (Forkom) Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di Kabupaten Mukomuko Semester II Tahun 2018, Kamis (20/09/2018).

Kegiatan ini bertujun untuk mencapai komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan serta tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sekaligus mensosialiasikan Program terbaru JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Agus Irawan Yustisianto, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko, dalam sambutannya menyatakan tentang pentingnya koordinasi dalam mensukseskan pengawasan kepatuhan ini.

“Melalui kesempatan ini, saya mengajak semua stakeholder yang ada untuk bersinergi demi meningkatkan capaian seperti yang diharapkan dalam program JKN-KIS,” jelas Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Rizki Lestari, memaparkan perkembangan terkini mengenai jumlah Badan Usaha yang telah meregistrasi pegawainya maupun yang masih belum meregistrasi serta upaya apa yang harus dilakukan.

“BPJS Kesehatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Mukomuko akan melakukan advokasi ke Pemerintah Daerah Mukomuko terkait Peraturan Pemerintah nomor 86 Tahun 2018 tentang sanksi Administrasi terhadap Badan Usaha yang belum patuh agar dapat menerbitkan peraturan bupati,” ujar Rizki.

Sementara itu, Kepala DPMPPTK Kabupaten Mukomuko, Edi Kasman yang turut hadir dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah yang akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu.

“Seharusnya ada regulasi berupa peraturan bupati atau peraturan Daerah yang mengatur tentang sanksi bagi badan usaha yang masih belum meregistrasi badan usaha dan pegawainya ke Program JKN KIS, tahun depan kita akan ikut mendorong pemerintah daerah Mukomuko agar segera mengeluarkan peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengakomodir Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2013,” ungkap Edi.

Untuk diketahui, sampai dengan Tanggal 07 September 2018, terdapat 41 Badan Usaha yang sudah terdaftar di Daerah Kabupaten Mukomuko dengan jumlah peserta 21.901 orang, sementara secara keseluruhan sudah 123.905 Penduduk sudah terdaftar menjadi Peserta JKN-KIS dari Total 176.185 Penduduk atau sekitar 70,3 persen. [Rilis/Nurhas Bunaida]