HMI Komisariat selingkup Cabang Bengkulu dan Aliansi Mahasiswa se-Kota Bengkulu kompak mengecam penangkapan rekan mereka dalam aksi menagih janji Nawacita di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (18/9/2018).

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Puluhan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar konferensi pers, Selasa (18/9/2018).

Mereka menuntut agar Kapolda Bengkulu dicopot dan meminta agar anggota HMI yang ditahan agar dibebaskan.

Koordinator lapangan Zelig Ilham Hamka, menyatakan sikap terkait aksi yang di gelar HMI di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu diantaranya bebaskan anggota HMI yang ditahan di Mapolda Bengkulu, copot jabatan Brigjen Pol Coki Manurung sebagai Kapolda Bengkulu.

“Kami sampaikan pernyataan sikap kami terhadap kegiatan aksi yang dilakukan oleh HMI pada hari ini. Pernyataan sikap HMI Komisariat selingkup Cabang Bengkulu dan Aliansi Mahasiswa se-Kota Bengkulu terkait tindakan represif aparat kepolisian. Maka dari itu, pertama kami menuntut bebaskan anggota HMI yang ditahan di Mapolda Bengkulu. Dua, copot jabatan Brigjen Pol Coki Manurung sebagai Kapolda Bengkulu,” kata Zelig Ilham Hamka.

Dijelaskan, Zelig Ilham Hamka, mengutuk keras sikap arogan pihak keamanan dalam aksi mahasiswa di DPRD Provinsi Bengkulu yang berujung pada penangkapan, penganiayaan dan penembakan terhadap peserta aksi. Sikap tersebut merupakan pelanggaran HAM dalam menyampaikan pendapat dimuka umum.

Untuk itu, HMI meminta Kapolda Bengkulu untuk membebaskan peserta aksi yang diamankan baik yang berada di Polda Bengkulu maupun di Polresta Bengkulu, serta bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan peserta aksi yang sampai saat ini masih dirawat di RSUD Bengkulu.

Disamping itu, HMI Komisariat selingkup Cabang Bengkulu dan Aliansi Mahasiswa se-Kota Bengkulu meminta Kapolri mencopot Kapolda Bengkulu yang bertanggung jawab atas peristiwa ini.

“Indonesia sebagai negara demokrasi yang seharusnya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya, negara yang seharusnya mendengar setiap aspirasi masyarakat, negara yang seharusnya dapat melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat. Namun kemerdekaan menyatakan pendapat yang menjadi hak dan dijamin oleh hukum tertinggi di republik ini kenyataannya telah diciderai,” kata Zelig Ilham Hamka.

Pernyataan sikap tersebut ditanda tangani oleh 10 perwakilan Komisariat HMI yang ada di Bengkulu. [Ardiyanto]