Pemerintah telah mengumumkan akan menerima sebanyak 238.015 kuota calon aparatur sipil negara (ASN) atau calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 ini. Fokus rekrutmen ini akan diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa, dengan prioritas pada bidang pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Saat ini, ada sekitar 4,3 juta ASN di Indonesia. Mayoritas adalah guru, tenaga kesehatan dan tenaga pelaksana/administratif. Jumlah tenaga teknis keahlian hanya berjumlah 372 ribu ASN dari total 4,3 juta tersebut atau berkisar 8,6 persen.

Rekrutmen CPNS 2018 ini menjadi menarik di tengah munculnya suara-suara menuntut realisasi janji revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kampanye pemilihan presiden 2014 silam.

Sebab, nyatanya, bertolakbelakang dengan revolusi mental itu, hingga kini publik masih sering menyaksikan masih adanya pemenuhan hak warga yang terabaikan, ekonomi yang melemah, ketimpangan sosial yang kian melebar dan masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi.

Wajar kiranya ketika muncul kritikan yang mengatakan bahwa revolusi mental hanya menjadi jargon kosong karena memang sejak Instruksi Presiden 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental keluar seiring ratusan miliar anggaran iklan untuk mensosialisasikannya, publik belum merasakan manfaat langsung dari gerakan ini.

Dalam konteks itu, CPNS 2018 harus menjadi momentum bagi Presiden Jokowi untuk kembali menegaskan komitmennya atas program revolusi mental. Bukan hanya memastikan bahwa 238.015 CPNS yang akan direkrut adalah benar-benar kader ‘gemblengan’, namun juga memastikan bahwa 4,3 juta ASN yang sudah ada dapat ditransformasikan secara terus menerus menjadi manusia-manusia baru berjiwa melayani.

Sebagai sebuah program, revolusi mental saat ini menjadi kebutuhan. Perilaku hidup mewah para pejabat yang berbanding lurus dengan masih tingginya angka kemiskinan dan hancurnya industri nasional yang berbanding lurus dengan tingginya angka pengangguran telah menempatkan rakyat dalam posisi muak melihat perilaku elit-elit yang korup.

Revolusi mental hendaknya bukan hanya diarahkan kepada rakyat, tapi justru seharusnya lebih diprioritaskan kepada para pejabat pemerintahan dan pimpinan-pimpinan partai politik.

Omong kosong berharap rakyat bisa merevolusi mentalnya bila para elit pemerintahan dan politik masih memberikan teladan watak inferior dalam mengelola industri nasional, hedonis dalam kepribadian dan konsumtif dalam gaya hidup.

Bila Presiden Jokowi merasa kesulitan untuk mengubah mental jutaan ASN secara sekaligus, CPNS 2018 harus menjadi wadah terbuka bagi seluruh anak bangsa yang memang terpanggil dan benar-benar memiliki etos kerja, kreatifitas dan jiwa nasionalisme yang tinggi.

Mereka bisa menjadi pionir dalam menggelorakan revolusi mental di seluruh jajaran aparatur negara. Jumlahnya memang kecil. Tapi Bung Karno pernah berpesan, lebih baik berjuang bersama puluhan pemuda ketimbang bersama ratusan orangtua yang berjiwa beku.

Namun agar revolusi mental itu mempunyai arti penting sebagaimana pernah dilakukan oleh Bung Karno atas gerakan ini, Presiden Jokowi hendaknya mengarahkan energinya pada dua jurusan sekaligus, yakni mengganyang imperialisme yang datang dari luar dan sikap inlander yang hidup di dalam sebagian perasaan penyelenggara negara di Indonesia.

Revolusi mental tidak akan pernah berhasil bilamana tidak dipakai untuk menjebol struktur ekonomi-politik neoliberalisme yang berlaku saat ini dan membangun struktur ekonomi-politik Pancasila di seluruh sendi-sendi kehidupan rakyat.

Revolusi mental harus menjiwai ratusan juta bangsa Indonesia untuk menggantikan gaya hidup hedonis dengan gaya hidup sederhana, gaya hidup individualistik dengan gotong rotong, gaya hidup ekonomi yang bergantung dengan modal asing dan impor dengan efisiensi perusahaan dan jawatan negara serta penghargaan terhadap produksi nasional.

Revolusi mental harus menjiwai ratusan juta bangsa Indonesia untuk bersama-sama ‘meludahi’ demokrasi liberal agar sesama anak bangsa tidak tenggelam dalam kebebasan yang merusak, bebas mengejek, memfitnah dan mencemooh.

Dengan demikian energi bangsa ini dapat dikonsentrasikan untuk menyuburkan optimisme serta daya kreatif dalam menghadapi rintangan dan kesulitan-kesulitan bermasyarakat dan bernegara.

Jikalau ini berhasil, kita boleh berharap revolusi mental itu akan melahirkan pembangunan yang berkualitas dimana setiap orang akan hidup dengan adil dan makmur, bukan hanya sebagaimana yang tampak di layar kaca, tapi dalam kehidupan yang nyata.