Pedomanbengkulu.com, Bengkulu Selatan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan resmi mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Bengkulu Selatan Pemilu 2019.

Pasca diumumkannya DCT oleh KPU, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggugat KPU ke Bawaslu lantaran dituding lalai yang berujung dengan pencoretan salah seorang Bacaleg PDIP.

Lesman Hawardi, Bacaleg yang dicoret oleh KPU mengaku kecewa dan menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh KPU.

“Nama saya masuk DCS. Hasil verifikasi saya dinyatakan Lengkap dan Memenuhi syarat. Surat masuk terkait kekurangan syarat ke saya atau Partai tidak ada. Kok tiba-tiba di DCT nama saya dicoret,” jelas Lesman Hawardi.

Lesman menyayangkan kelalaian KPU Bengkulu Selatan. Dirinya mengaku sangat dirugikan dengan kurang telitinya KPU saat verifikasi berkas pencalegannya.

“Orang KPU mengakui kalau mereka kurang teliti. Seharusnya berkas apa saja yang kurang sampaikan ke saya atau Partai. Kan bisa kami penuhi. Kami juga tidak tahu kalau ada berkas yang kurang, karena hasil verifikasi berkas saya dinyatakan lengkap dan Memenuhi syarat,” beber Lesman.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada Jumat (21/9/2018) DPC PDI Perjuangan Bengkulu Selatan resmi melayangkan gugatan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Bengkulu Selatan dengan nomor surat : 157/SPO/DPC.07.01/PDIP/IX/2019.

Dalam surat yang ditandangani oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Barli Halim dan Sekretaris, Adnan dituliskan bahwa alasan-alasan permohonan sebagai berikut :

1. Sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 30./PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 pada hari Kamis tanggal 10 bulan Agustus tahun 2018 pukul 09.00 WIB ‘SESUAI’ dengan Berita Acara Nomor : 90/PL.01.4-BA/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilu 2019 pada hari Selasa tanggal 7 bulan Agustus tahun 2018.

2. Dari bBerita Acara Nomor : 90/PL.01.4-BA/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilu 2019 pada hari Selasa tanggal 7 bulan Agustus tahun 2018, menyatakan Nomor Urut 5 Dapil Bengkulu Selatan 1 dinyatakan LENGKAP dan MEMENUHI SYARAT. Yang mana nomor urut tersebut diduduki oleh sdr. Lesman Hawardi.

3. Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 pada hari Kamis tanggal 20 bulan Agustus tahun 2018 pukul 10.00 WIB yang mana bakal calon Nomor Urut 5 Dapil Bengkulu Selatan 1 An. Lesman Hawardi dihapus dari Daftar Calon Tetap dan tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 30./PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 pada hari Kamis tanggal 10 bulan Agustus tahun 2018 pukul 09.00 WIB.

4. Bersama dengan ini Pimpinan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan menggugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dikarenakan kami merasa dirugikan baik secara marerial dan moral.

Sebelumnya, pada Kamis (21/9/2018) Anggota KPU Bengkulu Selatan Roseka Yanti mengaku bahwa pihaknya baru mengetahui kalau Bacaleg dari PDIP atas nama Lesman Hawardi pernah dipidana setelah penetapan DCS. Namun Lesman dicoret bukan karena pernah dipidana, melainkan yang bersangkutan tidak melengkapi berkas administrasi, diantaranya surat keterangan dari Pemimpin Redaksi Media Massa tempat dimana Bacaleg membuat pernyataan pernah dipidana.

“Kita baru tahu kalau dia (Lesman) mantan Napi setelah DCS, tapi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai mantan Napi yang ikut mencaleg,” jelas Roseka.

Untuk diketahui, bahwa Lesman Hawardi pernah dipidana 6 (enam) bulan percobaan dan membayar uang ganti rugi sebesar Rp 14.236.411,- berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Bengkulu 54/Pid.2004/PT.BKL tanggal 21 Desember 2004 dalam tindak pidana pemalsuan surat.

Berdasarkan peraturan yang ada, bagi mantan nara pidana yang mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif wajib memenuhi persyaratan tertentu.

“Dalam persyaratan SKCK kan sudah tertulis kalau saya pernah dipidana. Seharusnya pada saat verifikasi kalau misalkan ada persyaratan yang kurang bisa hubungi saya atau partai. Ini tidak ada sama sekali. DCS masuk, hasil verifikasi Lengkap dan Memenuhi syarat, nah pas DCT malah nama saya dicoret. Seharusnya KPU lebih teliti,” pungkas Lesman Hawardi. [Apdian Utama]