Ilustrasi

PedomanBengkulu.com, Jakarta – Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina meminta Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menindak tegas kasus dugaan korupsi anggota DPRD kota Mataram meski barang bukti yang ditemukan Rp30 juta.

“Alat buktinya seberapa pun tetap penting ditindaklanjuti berapa pun nilai uang yang dikorupsi oleh tersangka korupsi,” ujar Almas di bilangan Menteng, dilansir dari Kompas, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9/2018).

Diketahui, tiga orang yang diamankan adalah anggota DPRD kota Mataram berinisial HM, Kepala Dinas Pendidikan berinisial SD, dan seorang kontraktor, CT. Mereka ditangkap di sebuah warung di kawasan Cakranegara, Kota Mataram, Jumat (14/9/2018).

Tiga orang tersebut terkena operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat terkait dugaan pemerasan dana rehabilitasi gempa bumi untuk gedung SD dan SMP.

Almas mengatakan, anggota DPRD Mataram tersebut bisa dijerat dengan hukuman maksimal lantaran uang yang dimintanya adalah uang untuk dana bencana.

“Kalau ditanya apakah mungkin hukuman sangat berat mungkin saja, karena di Undang-Undang tipikor (Tindak Pidana Korupsi) sendiri apalagi itu konteksnya untuk dana bencana ancaman hukumannya bisa maksimal,” ujar Almas.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menetapkan HM, anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi Golkar sebagai tersangka pasca-operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan pemerasan dana rehabilitasi gempa bumi untuk gedung SD dan SMP.

“Sementara kami tetapkan sebagai tersangka satu orang. Yang lain masih terperiksa, saksi,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ketut Sumedana, Jumat (14/9/2018).

HM merupakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram. Dia tertangkap tangan bersama dua orang lainnya, yaitu SD, Kepala Dinas Pendidikan, dan CT, seorang kontraktor, di sebuah warung di kawasan Cakranegara, Kota Mataram, Jumat.

Dilansir dari Liputan6, suara dari Parta Golkar pun menanggapi hal ini. Anggota DPRD Kota Mataram diduga jatah yang diminta MH setelah anggaran proyek rehabilitasi SD dan SMP usai gempa Lombok senilai Rp4,2 miliar disahkan dalam pembahasan APBD-P 2018 Kota Mataram. Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Dolly Kurnia sangat menyesalkan prilaku kader partainya tersebut.

Dia menilai perbuatan itu tergolong sebagai kejahatan luar biasa karena menilap uang proyek rehabilitasi bencana alam.

“Itu kejahatan luar biasa. Kami menyayangkan ada kader kami melakukan tindakan seperti itu,” ujar Dolly di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9/2018).

Dia mengatakan, DPP segera mengambil tindakan tegas. DPP meminta DPD Mataram untuk menonaktifkan atau bahkan memecat langsung Muhir dari keanggotan partai.

“Kami akan segera mengambil tindakan dalam waktu dekat. Kami akan nonaktifkan atau bahkan pecat,” ucap Dolly.

Sementara itu, Dolly tak khawatir citra partainya terpengaruh oleh kasus korupsi dana rehabilitasi gempa Lombok ini. Golkar akan bekerja keras agar dapat meraih hasil terbaik di pesta demokrasi mendatang.

“(Elektabilitas) turun kan relatif, sejak awal kami ingin mencitrakan Golkar partai bersih, millenial friendly. Dan kami sadar tantangan besar. Keinginan kami untuk bersih-bersih tak semudah yang dibayangkan,” kata Dolly seperti dilansir Antara.

Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggeledah ruangan legislator DPRD Kota Mataram berinisial Muhir (MH), yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di salah satu rumah makan di wilayah Cakranegara, Jumat (14/9/2018).

“Biar proses pemeriksaannya cepat tuntas, sekarang kita akan melakukan penggeledahan ruangan bersangkutan (MH),” kata Kajari Mataram I Ketut Sudenom di Mataram.

Dalam kasus ini, MH tertangkap tangan menerima uang tunai Rp30 juta dari Kadis Pendidikan Kota Mataram Sudenom yang didampingi seorang kontraktor berinisial CT.

Uang tersebut diduga jatah yang diminta MH setelah anggaran proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa Lombok senilai Rp4,2 miliar disahkan dalam pembahasan APBD-P Kota Mataram Tahun 2018. [Ivana]