PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Tim penyidik Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kembali melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi diantaranya Adi Argahposa Staf PT. SKA, Abdul Dinilhaq dan Azwar Alfian Satker PSPLP Ditjen cipta Karya Kementrian PUPR, Kamis (6/9/2018).

Ketiga orang tersebut, dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi penyusunan raperda air limbah di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017 yang menggunakan dana APBN sebesar 500 juta rupiah.

Untuk Azwar Alfian Kejati telah melakukan pemeriksaan beberapa kali yang diduga kuat sebagai aktor utama terkait kasus dugaan korupsi penyusunan Reperda Air limbah tersebut.

“Dalam kasus ini tidak dari besar kecilnya kerugian negara tetapi modus dalam kasus tersebut yang diduga dilakukan oleh Oknum ASN,” kata Aspidsus Kejati Henri Nainggolan.

Sebelumnya Kejati telah memanggil 14 orang saksi yang berasal dari tim teknis, pejabat Standar pelayanan minimal (SPM) hingga bendahara Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PSPLP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan tim Pokja 12 Pemerintah Provinsi Bengkulu diantaranya Rosdiana anggo tim Tekhnis, Sri Monlati anggota tim tekhnis, Sri Puji Astuti anggota tim tekhnis, M Husni anggota tim tekhnis, Egi Yuniarto anggota tim tekhnis, Tri Andika tim akedemisi, Nurhayani pejabat SPM Satker PSPLP, Nihan bendahara Satker PSPLP, dan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, Oktin Eleven, Ahmadi Tono, Rendra Satria, Andi Danial selaku Kabag Hukum Setda Bengkulu Utara, Fahrul Ilham Kasubbid Pemukiman Bappeda Bengkulu Utara, dan Susman Ketua Pokja 12 Pemprov Bengkulu.

“Dari saksi tersebut Tim penyidik Pidana Khusus Kejati ingin mengetahui tentang teknis penyusunan raperda air limbah dan mekanisme pengajuan serta pencairan dana APBN sebesar Rp500 juta yang digunakan dalam kegiatan penyusunan raperda air limbah,” kata Henri Nainggolan.

Data terhimpun, Dalam pelelangan air limbah tersebut munculah pemenang lelang yakni PT SKA. Namun dalam pelaksanaannya diduga tidak dikerjakan oleh PT SKA, melainkan dikerjakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PSPLP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementrian PUPR Provinsi Bengkulu yang diduga merugikan uang negara sebesar 300 juta rupiah.

Kasus tersebut diduga melanggar pasal 12 hurupf (i) Undang undang nomor 20 tahum 2001 tentang pemberantasan pemberantasan tipikor dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. [Ardiyanto]