Dike Meyrisa

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Azwar Alfian salah satu tersangka kasus dugaan korupsi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Air Limbah di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017 yang menggunakan dana APBN sebesar 500 juta rupiah menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Kamis (13/9/2018).

Azwar Alfian melalui Kuasa Hukumnya M Amirul Riansah, saat dijumpai di Kejati mengatakan, pemeriksaan terhadap kliennya merupakan BAP untuk pengesahan sebagai status tersangka dalam kasus dugaan korupsi raperda Air Limbah di Kabupaten Bengkulu Utara yang sedang disidik oleh Kejati.

“Saat ini kan agendanya pemeriksaan BAP tahap pertama dan kita masih meraba apa itu kasusnya,” ujar M Amirul Riansah.

Ia menjelaskan, pihaknya akan melakukan pembahasan terlebih dahulu apakah akan menempuh praperadilan atau tidak. Ia mengatakan bahwa tersangka telah memaparkan terkait kasus tersebut.

“Kita masih membahas apakah mau menempuh praperadilan atau tidak. Ini kan masih awal, terlalu cepat bicara praperadilan. Beliau memaparkan dari mulai perancangan Raperda yang berjalan dengan baik. Yang perlu diketahui Raperda itu sudah selesai dan klir. Bisanya masuk pak Azwar ini ada sejenis administrasi yang dilanggar oleh beliau sementara Raperdanya sudah selesai. Beliau juga mengerti apa yang menjadi kesalahannya. Nah untuk statusnya sebagai ASN itu nanti masih lama proses,” kata M Amirul Riansah.

Selain itu, Kuasa Hukum lainnya Dike Meyrisa mengatakan pihaknya juga mempertanyakan kerugian yang dialami atas dugaan korupsi tersebut. Namun, ia menyatakan bahwa pihak Kejaksaan belum mengetahui jumlah kerugian yang dialami negara.

“Tadi saya sudah tanyakan oleh pihak penyidik kejaksaan bahwa berapa kira-kira kerugian negara kalau pak Azwar merugikan negara. Tapi pihak Kejaksaan belum mengetahui. Jadi timbul angka Rp300 juta itu dari mana kami pun tidak tahu. Jelas pekerjaan itu selesai, produknya ada,” urainya. [Ardiyanto]