Gubernur Bengkulu non Aktif Ridwan Mukti bersama istrinya saat membacakan pembelaan dihadapan Majelis Hakim yang menyidangkan kasusnya di Pengadilan Negeri Bengkulu, Kamis (13/12/2017). [Foto Ifan Salianto/Pedoman Bengkulu]
PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Beberapa waktu lalu, mantan Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti dan istrinya Lilly Maddari dijatuhi vonis 9 tahun dalam memori banding yang diajukannya beberapa waktu lalu. Putusan tersebut lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu 8 tahun.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Bengkulu, Adi Dachrowi mengaku telah memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dengan berbagai pertimbangan.

“Mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama dengan berbagai pertimbangan,” ujar Adi, pada Rabu (28/3/2018).

Keduanya terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi serta tidak mengakui perbuatannya.

“Demi Allah, tidak serupiah pun saya memakai uang rakyat Bengkulu (uang negara) untuk kepentingan pribadi. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin,” ungkap Ridwan di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu pada Desember tahun lalu.

Selain Ridwan, istrinya Lily Martiani Maddari, Direktur PT Statika Mitra Sarana (PT SMS) Jhoni Wijaya, dan pengusaha bernama Rico Dian Sari menjadi tersangka kasus suap tersebut.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK berawal dari penerimaan suap sebesar Rp 1 miliar dari kontraktor untuk pekerjaan proyek jalan.

Baru-baru ini Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh Gubernur Bengkulu nonaktif, Ridwan Mukti, beserta istrinya, Lily Martiani Maddari. Keduanya tetap dihukum pidana penjara masing-masing selama 9 tahun sesuai putusan banding.

“Pada dasarnya ditolak, kalau penuntut umum kan mencabut kasasi, kalau terdakwa ditolak,” kata juru bicara MA, Suhadi, dilansir dari Kumparan, Selasa (25/9/18).

Suhadi tercatat merupakan anggota majelis hakim kasasi tersebut bersama hakim agung Abdul Latief. Sementara ketua majelis hakimnya adalah hakim agung Krisna Harahap. Putusan dibacakan pada 17 September 2018.

Dalam tahap banding, selain dihukum pidana penjara, keduanya juga dihukum membayar denda sebesar Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Namun, MA mengubah besaran hukuman tersebut menjadi denda sebesar Rp400 juta subsidair 9 bulan kurungan.

“Hanya subsidair pengganti, jika denda tidak dibayar jadi 8 bulan kurungan,” ujar Suhadi.

Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Maddari ditangkap KPK pada Juni 2017 karena diduga terlibat suap terkait proyek peninggian jalan di Bengkulu. Mereka diduga menerima uang Rp 4,7 miliar dari kontraktor yang memenangkan tender proyek.

Keduanya dihukum 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Bengkulu. Vonis terhadap keduanya lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut pidana kurungan selama 10 tahun.

Hukuman terhadap keduanya kemudian diperberat pada tahap banding. Pengadilan Tinggi Bengkulu memperberat hukuman keduanya menjadi 9 tahun penjara. [Ivana]