PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari perolehan Pajak Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Rejang Lebong terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Berbagai potensi yang dinilai potensial dijadikan sumber perolehan pajak MBLB ini terus digali oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Salah satunya yaitu bisnis Developer Properti yang saat ini sedang menjamur di Kabupaten Rejang Lebong.

“Memang sekarang, khusus sektor pajak MBLB ini sedang jadi prioritas kita untuk terus dikaji. Baik sisi sumber perolehannya maupun sisi aturan hukumnya. Sebab, pajak sektor ini sangat potensial menjadi sumber PAD terbesar. Apalagi, Rejang Lebong adalah Kabupaten yang sangat kaya dengan Sumber Daya Alam, seperti material galian C ini,” jelas Kepala Bidang Penagihan dan Pendataan DPKAD Rehang Lebong, Hari Mulyawan SE, Jumat (21/9).

Dikatakan Hary, salah satu usaha yang dinilai potensial dijadikan sumber perolehan pajak MBLB selain proyek proyek pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta proyek pembangunan Infrastruktur melalui program Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD), yaitu bidang usaha pengembangan perumahan atau develover properti. Sebab, usaha bidang ini merupakan usaha yang dalam tahapan pembangunan perumahannya menggunakan material galian c. “Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Kabupaten Rejang Lebong, Undang Undang Minerba nomor 4 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, segala jenis sektor pembangunan infrastruktur baik dari Pemerintah maupun swasta yang dalam pelaksanaannya menggunakan Material Bukan Logam dan Batuan maka wajib dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dan jenis objek pajak MBLB yang digunakan. Nah, bisnis Develover properti ini menjadi sumber potensial bagi PAD kita,” ujar Hary.

Dilanjutkan Hary, tidak hanya melakukan pengkajian dari sisi sumber perolehan, namun pengkajian dari sisi hukum juga dilakukan. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu menggelar rapat koordinasi dengan SKPD terkait yang langsung dipimpin oleh Bupati Rejang Lebong untuk mengkaji aturan hukum yang akan dan dapat dipergunakan agar perolehan pajak MBLB bisa lebih maksimal tercapai setiap tahunnya.

“Hasil sementara dari rapat itu, rencananya kita akan membuat Peraturan Daerah khusus terkait pajak MBLB ini. Baik soal penegasan kembali objek pajaknya maupun penegasan soal sangsi sangsi bagi yang melanggar. Namun, tetap berdasarkan aturan hukum lainnya sesuai dengan hierarki yang ada,” ujar Hary.

Dilain sisi, Hary juga menyampaikan jika upaya peningkatan PAD ini akan maksimal tercapai jika ada dukungan dari berbagai pihak, baik Warga, pelaku usaha, Pemerintah Daerah dan aparatur hukum. “Jika nantinya berjalan maksimal, maka diyakini nilai PAD dari sektor perolehan pajak MBLB ini nilainya pencapaiannya akan sangat besar. Tentunya harus didukung dengan tingkat kesadaran yang tinggi bagi pelaku usaha objek pajak ini. Insya Allah, tahun anggaran 2019 mendatang sudah maksimal kita terapkan di Kabupaten Rejang Lebong ini,” ujar Hary. [Ifan Salianto]

Berikut daftar pencapaian berbagai sektor pajak daerah hingga Agustus 2018 dengan total pencapaian 74,13 persen :

* Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercapai 36,19 persen
* Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tercapai 119 persen
* Pajak Hotel tercapai 101 persen
* Pajak rumah makan restoran tercapai 110 persen
* Pajak hiburan tercapai 116 persen
* Pajak pemasangan reklame tercapai 55 persen
* Pajak penerangan jalan tercapai 88 persen
* Pajak MBLB tercapai 28 persen
* Pajak parkir tercapai 80 persen
* Pajak air tanah tercapai 67 persen