Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Darlinsyah

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dijadwalkan akan serentak dengan kampanye Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

“Iya, jadwal kampanye DPD RI itu akan dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2018. Kampanye presiden, DPR, dan DPD akan dilaksanakan serempak,” kata Darlinsyah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, Senin, (3/9/2018).

Hal ini juga disampaikan oleh KPU Provinsi Bengkulu dalam surat himbauan KPU dengan nomor : – 1180/ PL.01.1-SD/17/Prov/VIII/2018 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik tingkat Provinsi Bengkulu terhadap calonnya masing-masing.

Dalam surat tersebut KPU mengingatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang akan diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 yang mana jadwal dan lokasinya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hibauan penertiban Alat Peraga Kampanye

Sedangkan untuk metode kampanye pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum dan iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan difasilitasi oleh KPU sesuai dengan kemampuan keuangan negara sebagaiamana telah diuraikan melalui surat KPU Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018.

KPU juga mengingatkan kepada Partai Politik agar tidak melaksanakan kampanye sebelum jadwalnya.

“Bahwa apabila terdapat calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu ataupun calon anggota DPD RI Dapil Provinsi Bengkulu yang telah terlanjur memasang Baliho/Spanduk (APK), maka diminta agar Partai Politik atau calon anggota DPD dapat menertibkannya,” himbau KPU melakui suratnya.[Deni Dwi Cahya]