Melihat patung Themis, sang Dewi Keadilan, dengan mata tertutup sambil memegang timbangan dan pedang, orang membayangkan hukum selalu berangkulan dengan kebenaran dan keadilan.

Tetapi kenyataan kadang bercerita lain. Alih-alih membela dan menegakkan hak si lemah/tertindas, hukum justru condong melindungi si kuat. Yang terjadi persis yang pernah dituturkan oleh filsuf besar Perancis, Jean-Jacques Rousseau: “Orang kaya mengatongi hukum dalam sakunya..”

Mungkin itulah yang terjadi di Amerika latin kini. Berbekal tuduhan, bukan bukti atau fakta, hukum telah melengserkan dan menggiring sejumlah politisi progressif ke dalam penjara.

Kekuasaan oligarki, yang selama dua dekade dibuat keropos oleh gelombang pasang merah, pelan-pelan mengalami pemulihan. Satu per satu elit oligarki kembali ke tampuk kekuasaan.

Untuk diketahui, selama dua dekade terakhir, Amerika latin dilanda oleh gelombang pasang merah, yaitu kemenangan elektoral sejumlah kandidat kiri yang diusung partai kiri dan gerakan sosial.

Pasang merah itu membuat tampuk kekuasaan, yang selama beratus-ratus abad hanya dilingkari oleh segelintir elit, telah berhasil disentuh dan duduki oleh rakyat jelata.

Revolusi telah membuat Indian asli, seperti Evo Morales, menjadi Presiden di Bolivia. Revolusi juga membuat seorang aktivis buruh yang hanya tamat SD, Lula da Silva, menjadi Presiden paling populer dalam sejarah Brazil. Revolusi ini juga yang membuat politisi perempuan, seperti Dilma Roussef di Brazil dan Cristina Fernandez di Argentina, menjadi Presiden di negeri yang masih dikungkung oleh budaya   machismo.

Lebih dari itu, revolusi merangsek masuk ke lapangan ekonomi dan kehidupan sosial. Kekayaan negeri, dari minyak, gas, mineral hingga tanah, yang sebelumnya hanya dikangkangi segelintir elit, mulai dialirkan ke rakyat jelata. Kekayaan para oligarki juga tergerus oleh pajak progressif.

Tidak berhenti di situ, rakyat jelata juga dibukakan akses yang sangat lebar untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan hak dasar lainnya. Pemenuhan hak dasar ini merupakan kunci pengembangan diri manusia.

Kemajuan-kemajuan itu mendesak hak-hak istimewa oligarki. Dan seperti yang diingatkan Karl Marx ratusan tahun lalu: “..tidak ada suatu kelas yang mau melepaskan hak-hak istimewanya dengan kemauan sendiri.”

Oligarki Amerika latin, dengan sokongan imperium dari utara, Amerika Serikat, berjuang merebut kembali hak-hak istimewanya. Mulai dari percobaan kudeta bersenjata, seperti di Venezuela dan Ekuador, hingga protes jalanan macam di Brazil.

Tetapi hampir semua upaya itu menemui kegagalan. Hingga, di tahun 2009, sayap kanan Amerika latin menemukan “jalan baru”, yaitu kombinasi hukum, media dan politik-militer. Strateginya sederhana: dimulai dari kasus hukum, lalu digaungkan oleh media, kemudian dieksekusi dengan impeachment oleh parlemen/Kongres.

Uji coba pertama strategi ini adalah Honduras. Di tahun 2009, Presiden terpopuler Honduras, Manuel Zelaya, berencana menggelar konsultasi popular untuk mengamandemen konstitusi. Rencana ini ditentang oleh sayap kanan di parlemen, juga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Dewan Pemilu Nasional.

Sebelumnya, di bawah Zelaya, Honduras makin ke kiri. Tidak hanya dengan program pengurangan kemiskinan dan utang luar negeri, Zelaya juga membawa Honduras masuk dalam blok negeri-negeri kiri Amerika latin, yaitu Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Amerika (ALBA), bersama Venezuela, Bolivia, Kuba, Ekuador dan Nikaragua.

Untuk menghentikan Zelaya di tengah jalan, sayap kanan Honduras menggunakan isu “Amandemen Konstitusi”. Mereka menuding, Zelaya ini mengubah Konstitusi, agar bisa memperpanjang masa kekuasaannya lebih dari satu periode.

Isu ini disambut Kongres, yang menuding Zelaya telah melanggar Konstitusi. Isu impeachment pun menguat. Puncaknya, militer turut bergerak, dengan menangkap dan mengirim paksa Presiden sah Honduras itu ke Kosta Rika. Kudeta berjalan sukses.

Target selanjutnya adalah Fernando Lugo, seorang pastor kiri yang menjadi Presiden Paraguay di tahun 2008. Dia menang pemilu dengan menyingkirkan partai tuan tanah Colorado, yang mengangkangi Negeri itu hampir seabad.

Begitu berkuasa, Lugo menjalankan banyak kebijakan yang memperbaiki nasib kaum papa. Yang paling populer dan dibenci kaum elit adalah reforma agraria.

Tahun 2012, ada insiden bentrokan antara polisi dan petani tak bertanah di Provinsi Canindeyu. Ada 17 petani yang tewas akibat bentrokan tersebut.

Tak menunggu lama, sayap kanan di parlemen Paraguay menggoreng isu ini untuk melengserkan Lugo. Kendati mereka tak mengantongi bukti keterlibatan Lugo dalam penggusuran berdarah itu. Faktanya, tanah yang diduduki oleh petani itu justru milik tuan tanah dari partai Colorado.

Namun, karena sayap kanan mayoritas di parlemen, pengadilan politik terhadap Lugo berjalan tanpa hambatan. Dan kurang dari 24 jam, pengadilan politik di parlemen itu berhasil melengserkan Presiden yang didukung oleh mayoritas rakyat Paraguay itu.

Berhasil di Honduras dan Paraguay, strategi ini diperluas ke Brazil.

Untuk diketahui, selama hampir dua dekade, Brazil diperintah oleh Partai Buruh yang berhaluan kiri. Pertama oleh Lula da Silva selama dua periode (2003-2011). Kemudian dilanjut oleh penerusnya Dilma Rousseff (2011-2016).

Di bawah Partai Buruh, wajah Brazil membaik. Ekonomi tumbuh signifikan, disertai dengan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Lewat program yang sangat populer, Bolsa Família, jutaan orang Brazil terbebas dari kemiskinan.

Oligarki Brazil tidak tinggal diam. Tahun 2015, mereka mulai meniupkan isu korupsi di tubuh pemerintahan Partai Buruh. Agar isu ini membesar, mereka menumpahkan massa ke jalan-jalan disertai pemberitaan media yang besar-besaran.

Setidaknya, melalui demo jalanan dan pemberitaan media massa, sayap kanan berhasil memenangkan opini publik. Opini publik ini penting sebagai letigimasi. Kemudian, mulailah proses hukum: Dilma dituduh memanipulasi data anggaran untuk menyembunyikan besarnya defisit anggaran negara.

Meskipun tidak didukung oleh bukti kuat, tetapi tuduhan itu terlanjur menggelinding sebagai senjata politik di parlemen. Apalagi, di parlemen—baik Majelis Rendah maupun Senat—kaum sayap kanan mendominasi. Jadi, tidak perlu benar atau tidak, tuduhan itu hanya butuh dukungan mayoritas.

Stategi itu berhasil. Pada akhir Agustus 2016, mayoritas Senat menyetujui pemakzulan Dilma.

Tetapi perang terhadap Partai Buruh tidak berhenti di sini. Pada tahun 2018, Brazil akan menggelar Pemilu. Dan kandidat terkuat yang memimpin survei elektabilitas adalah Lula Da Silva, politisi senior sekaligus pendiri Partai Buruh.

Karena itu, isu korupsi terus digelindingkan kea rah Lula. Dan isunya ketemu: Lula dituduh menerima suap berwujud apartemen dari perusahaan konstruksi, OAS. Tuduhan ini ditolak sengit oleh Lula dan tim hukumnya.

Tim Hukum Lula mengajukan bukti, bahwa kepemilikan apartemen itu bukan atas nama Lula maupun istrinya, melainkan masih atas nama perusahaan OAS.

Berbagai bukti bantahan digelar, tetapi tidak bisa menghentikan proses hukum untuk menjegal Lula. Akhirnya, pada 12 Juli 2018, seorang Hakim Brazil menjatuhkan hukuman penjara 9 tahun pada Lula. Mantan Presiden paling populer dalam sejarah Brazil itu digiring ke dalam penjara.

“Kita harus tahu ini adalah soal politik. Mereka ingin menghilangkan saya dari gelanggang politik,” kata Lula kepada pendukungnya, sesaat sebelum menyerahkan diri ke Polisi.

Lula sekarang mendekam di penjara. Dan karena itu, dia terjegal untuk maju sebagai Capres di pemilu 2018.

Kecaman pun mengalir. Mulai dari pemimpin Amerika latin hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komisi HAM PBB menyatakan, Lula masih punya hak politik untuk ikut kontestasi Pilpres 2018, karena proses hukumnya belum terbukti bersalah.

Tetapi pemimpin kudeta Michel Temer dan aparat penegak hukum di Brazil bergeming. Persekusi politik terhadap Lula tetap berlanjut, yang menjegalnya bertarung di Pemilu mendatang.

Tidak berhenti di Brazil, sekarang strategi itu berlanjut ke Ekuador, negeri yang sejak satu dekade lalu makin bergeser ke kiri lewat perubahan radikal yang disebut “Revolusi Warga”.

Revolusi itu dipimpin oleh seorang bekas ekonom jebolan barat, Rafael Correa. Uniknya, kendati lahir dari kampus barat, Correa justru sangat anti IMF dan Bank Dunia.

Saat menjabat Menteri di pemerintahan Luis Alfredo Palacio, Correa menolak semua proposal IMF dan Bank Dunia. Alih-alih menjalankan kebijakan pengetatan anggaran, sebagaimana disarankan IMF dan Bank Dunia, Correa justru mengusulkan penambahan anggaran belanja sosial dan sektor produktif.

Tahun 2007, lewat sebuah partai yang baru didirikannya, Alianza PAIS, Correa menang pemilu. Begitu berkuasa, kebijakan ekonomi Ekuador berganti haluan, dari neoliberal menjadi progressif-kerakyatan. Investasi sosial naik berkali-kali lipat, sementara utang dengan kreditor direnegosiasi. Dia juga mendorong penyusunan konstitusi baru yang lebih demokratik dan berkeadilan sosial.

Tahun 2017, Ekuador menggelar Pemilu. Karena dibatasi UU, Correa tidak bisa maju lagi. Tapi rekan satu partainya yang juga bekas Wakil Presidennya, Lenin Moreno, maju sebagai “pelanjut angkatan”. Dan berhasil menang pemilu.

Tetapi yang tak terduga, tak lama setelah dilantik jadi Presiden, Moreno justru memunggungi revolusi. Begitu berkuasa, dia mendorong referendum guna mengamandemen konstitusi yang dulu disusun di era Correa.

Tak hanya itu, Moreno juga menyingkirkan Wakil Presiden yang bekas seperjuangannya, Jorge Glas. Jorge memang berseberangan padangan dengan Moreno. Ia menuding Moreno sebagai “penghianat”.

Tetapi cerita penyingkiran Jorge sangat menyakitkan. Setelah dipecat sebagai Wapres, dia dituduh terlibat skandal korupsi. Dan dijatuhi hukuman penjara 6 tahun.

Lebih menyakitkan lagi, sekarang Moreno bergandengan dengan oligarki Ekuador, seperti Jaime Nebot (Walikota Guayaquil) dan bankir Guillermo Lasso.

Menghadapi penghianatan itu, Correa dan pendukungnya melakukan perlawanan. Untuk keperluan referendum dan mempertahankan Revolusi Warga, Correa membentuk gerakan politik baru: Gerakan Revolusi Warga (MCR).

Tentu saja, Correa dan MCR menjadi halangan bagi kebangkitan kembali oligarki. Apalagi, Correa memberi sinyal akan maju kembali sebagai Capres dalam pemilu mendatang. Maka dicarilah jalan untuk menyingkirkan Correa dari panggung politik.

Untuk maksud jahat itu, diseretlah nama Correa dalam kasus penculikan seorang politisi kanan, Fernando Balda. Pada tahun 2012, Balda mengaku diculik oleh lima orang di Bogota, Kolombia. Belakangan, Correa dituding mengotaki penculikan itu.

Correa menolak tuduhan itu. Dan meski tanpa bukti, sebuah proses pengadilan terkait kasus ini sudah berjalan. Bahkan, karena tekanan politik, Pengadilan telah memerintahkan agar Rafael Correa diekstradisi dari Belgia, tempat dia dan keluarganya kini menetap.

Persekusi politik terhadap Correa sama persis dengan Lula. Keduanya dijegal, agar tidak lagi maju dalam Pipres selanjutnya. Keduanya diusir paksa dari gelanggang politik.

Sekarang, strategi yang sukses di Honduras, Paraguay, Brazil dan Ekuador ini sedang menggelinding ke Argentina. Sasarannya adalah mantan Presiden pewaris gerakan nasionalis-kiri Peronisme: Cristina Fernandez Kirchner.

Cristina adalah salah satu Presiden terpopuler dalam sejarah Argentina. Dia memerintah dua periode (2007-2015). Di pemilu untuk periode kedua pada 2011, dia menang mutlak sebesar 53 persen, meninggalkan pesaingnya yang hanya 17 persen.

Popularitas Cristina ditunjang oleh kebijakan progressifnya selama menjadi Presiden, mulai dari pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan industri kecil dan menengah, hingga kebijakan nasionalisasi.

Jangan salah, perempuan berusia 65 tahun ini punya nyali yang tak kalah dibanding Evo Morales maupun Hugo Chavez dalam soal keberanian politik melakukan nasionalisasi.

Tahun 2008, dia menasionalisasi perusahaan penerbangan nasional Argentina, Aerolineas Argentina. Dia juga menasionalisasi pengelolaan dana pensiun, yang disambut gembira para pensiunan.

Yang menggemparkan, di tahun 2012, dia meranasionalisasi perusahaan minyak YPF, yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh Repsol Spanyol. Di penghujung jabatannya, di tahun 2015, dia menasionalisasi perusahaan kereta api.

Memang, di pemilu 2015, kandidat penerus Peronisme, Daniel Scioli, kalah dari kandidat oligarki, Mauricio Macri. Begitu Macri menjabat Presiden, sebuah kebijakan progressif di era Peronisme dijungkirbalikkan. Sebaliknya, dia agresif menjalankan kebijakan neoliberal.

Kebijakan neoliberal Macri memicu perlawanan, terutama kelas pekerja. Salah urus ekonomi di bawah Macri inilah yang membawa Argentina dalam krisis mata uang baru-baru ini.

Ini juga yang membuat Cristina merasa terpanggil untuk kembali ke gelanggang politik. Tahun 2017 lalu, dia mendirikan sebuah alat politik baru, Unidad Ciudadana.

Inilah yang membuat Oligarki merasa cemas. Karena itu, mereka mencari cara untuk menjegal Cristina. Meniru Brazil, mereka menggunakan isu korupsi.

Bermula dari laporan koran La Nacion, yang mempublikasikan temuan dari notebook bekas sopir Menteri Perencanaan di era Cristina, yang merinci skema suap dalam pemberian proyek-proyek pekerjaan umum.

Meski tak berkait langsung, Cristina diseret dalam kasus ini dan sudah didakwa bersalah.

Lantas, bicara korupsi, apakah Macri lebih bersih dari Cristina? Jelas tidak. Macri adalah salah satu oligarki Argentina yang terseret dalam kasus Panama Papers.

Apakah Michel Temer, Presiden Brazil pasca kudeta, lebih bersih dari Dilma Roussef dan Lula da Silva? Jelas tidak. Temer juga diduga terlibat dalam skandal Petrobras. Beberapa informan kunci dalam penyeledikan kasus ini menyebut Temer menerima uang dari pengusaha bernama Marcelo Odebrecht. Belakangan, Odebrecht dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena terlibat skandal Petrobras.

Bekas manejer Petrobras, Nestor Cervero, menuding Temer memaksa dirinya menyetor uang sebesar 700.000 USD per bulan. Setoran itu untuk “bayaran” mengamankan posisi jabatan Cervero.

Eduardo Cunha, politisi kanan yang memotori pemakzulan Dilma Roussef, adalah politisi korup. Dia sekarang dipecat dari jabatannya karena korupsi dan sumpah palsu.

Sekarang ini, 60 persen dari 594 anggota Kongres Brazil tengah diselidiki terkait skandal Petrobras. Tidak sedikit diantara politisi bermasalah ini adalah pemberi suara “ya” dalam pemakzulan Dilma Rousseff.

Jadi, ini soal politik. Hukum ditunggangi oleh kepentingan politik. Kebetulan, yang menunggangi adalah oligarki, demi melengserkan dan memenjarakan politisi progressif. [Raymond Samuel/Berdikari Online]