Plt Gubernur Rohidin Mersyah.

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) se Provinsi Bengkulu yang tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) harus diberhentikan dari kepegawaian sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Minggu (16/9/2018), mengatakan, kejadian tersebut tidak pernah diinginkan oleh pihak pemerintah Provinsi Bengkulu.

Namun pemberhentian sebagai kepegawaian telah sesuai dengan amanat Undang-undang yang sudah disepakati oleh Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Menteri dalam negeri (Mendagri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sebenarnya kalau kita tidak mau, tetapi sesuai amanat undang-undang dan telah disepakati oleh BKN, Mendagri dan KPK. Terus kesepakatan dari Sesda, Pemerintah Kabupaten atau Kota di seluruh indonesia yang mana kepala daerah diminta untuk segera menerbitkan surat pemberhentian kepegawaian,” ujar Rohidin.

Dijelaskan Rohidin, dalam hal ini pihaknya tidak akan terburu-buru, apalagi mengambil sikap gegabah. Meskipun peraturan pemberhentian terhadap pegawai tersandung kasus dugaan korupsi harus dilakukan dan ditaati sesuai undang-undang. Menurutnya pertimbangan memberhentikan terhadap pegawai merupakan merupakan hukuman terberat.

“Tapi sekali lagi ini keputusan yang tidak bisa gegabah dan buru-buru, walaupun kita harus taat. Karena pertimbangan memberhentikan pegawai merupakan hukuman terberat, jadi berbagai pertimbangan harus kita perhitungkan, apalagi dengan jumlahnya yang tidak sedikit,” kata Rohidin.

Rohidin menjelaskan pihaknya akan mempertimbangkan berbagai aspek dan melihat bagaimana penerapan tersebut di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.

“Saya paham betul bahwa kejadian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para ASN itu yang dituntut dan diputus di pengadilan itupun tidak memakai pertimbangan, mungkin motifnya, besarannya itupun harus dilihat. Sehingga keputusan pemberhentian pegawai itu saya kira merupakan keputusan paling akhir, dan nanti saya akan mempertimbangkan di berbagai aspek dan saya akan melihat bagaimana penerapan itu di seluruh provinsi yang ada di indonesia. Jadi kita tidak bisa terburu buru atau serampangan dalam mengambil keputusan,” tandas Rohidin.

Diketahui, jumlah ASN yang ‘dinonjobkan’ tersebut berjumlah 20 orang yang terdiri dari 1 oknum ASN berasal dari Pemerintah Provinsi dan 19 orang ASN lainya berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Pemecatan sendiri akan dilakukan berdasarkan surat edaran yang telah di terbitkan dengan nomor 180/686/7/SJ tentang pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. [Ardiyanto]