Pedomanbengkulu.com, Kaur – Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rangka kepastian hukum dan tertib administrasi serta percepatan reformasi birokrasi. Pemerintah Kaur akan dan telah memproses lebih kurang 19 orang ASN Kaur yang tersandung Kasus Korupsi untuk ditindak lanjuti sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri RI.

Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur, Nandar Munadi, Sos.M.SI, Senin (24/09/2018) menyampaikan bahwa saat ini Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Wilayah Pemerintah Kabupaten Kaur masih dalam proses.

Kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pengadilan untuk melihat Salinan Putusan Pengadilan terhadap yang telah dinyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap atau inkrach. Sampai saat ini kita belum menerima salinan putusan pengadilan itu, jadi kita belum dapat memutuskan sejauh mana kasus yang bersangkutan,” katanya.

Selanjutnya, seluruh berkas dan dokumen yang menyangkut kasus ASN akan dikumpulkan secara keseluruhan dan akan lihat yang sebenarnya.

“Apakah ASN yang tersandung Kasus Tipikor saat ini mengajukan Peninjauan Kembali (PK) makanya harus kita telah betul sebelum kita memutuskan di berhentikan atau tidak,” tambanya.

Tapi yang pasti kalau memang ASN yang tersandung ini sudah ada keputusan yang inkrach dan tidak ada upaya hukum lagi maka Desember 2018 akan segera kita berhentikan sesuai surat edaran Kemandagri RR,” ujarnya [Feri]