Kepala Bidang Penagihan dan Pendataan DPKAD Rejang Lebong,  Hari Mulyawan SE

PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Minimnya pencapaian target pajak Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan (MBLB) di Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2018 membuat Bidang Penagihan dan Pendataan DPKAD Rejang Lebong harus bekerja lebih keras lagi.

Salah satunya dengan cara meminta bukti setoran pajak MBLB dari para pengguna komersil material galian C saat akan melakukan pencairan dana pekerjaan pembangunan yang bersumber dana dari APBD Rejang Lebong pada akhir tahun mendatang.

“Hingga agustus 2018, pencapaian target baru 28 persen. Padahal pajak dari sektor ini sangat potensial untuk memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kita. Sebab, seluruh pembangunan fisik infrastruktur pasti menggunakan material galian C, seperti batu gunung, pasir, kerikil, tanah timbunan dan lain lainnya,” ujar Kepala Bidang Penagihan dan Pendataan DPKAD Rehang Lebong,  Hari Mulyawan SE, Kamis (13/9).

Dijelaskan Hari, kondisi ini tentu akan disikapi secara serius oleh pihaknya. Salah satu caranya yaitu dengan meminta para pengguna material galian c untuk pembangunan komersial agar melampirkan bukti setor pajak MBLB dari pelaku tambang tempat pera pengguna memesan atau membeli material galian c tersebut sebagai salah satu syarat pencairan dana pembangunan yang akan dicairkan di DPKAD Rejang Lebong.

“Target utama yang akan kita tekankan yaitu para rekanan atau kontraktor yang melaksanakan proyek infrastruktur serta para Kepala Desa yang saat ini sedang melakukan pembangunan infrastruktur melalui program Dana Desa dan Anggaran Dana Desa,” ujar Hari.

Dikatakan Hari, dirinya yakin dengan cara itu, perolehan pajak MBLB akan melonjak drastis dan akan mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Saya himbau kepada para kontraktor dan Kepala Desa agar mulai menyiapkan bukti slip setor pajak MBLB tersebut sebelum mengajukan berkas pencairan dana. Saya ingatkan, pajak MBLB ini dibayarkan oleh para pelaku tambang tempat mereka mengambil atau membeli material sesuai dengan kubikasi yang digunakan dalam fisik infrastruktur yang dibuat. Jadi jika belum ada, secepatnya minta bukti setor pajak itu kepada pelaku tambang,” tegas Hari. [Ifan Salianto]

Berikut Dasar Hukum Penerapan Pajak MBLB :

*Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Kabupaten Rejang Lebong

* Undang Undang Minerba nomor 4 Tahun 2009

* Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berikut Pengertian serta Objek Pajak MBLB :

*Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  adalah  pajak  atas  kegiatan  pengambilan  mineral  bukan  logam  dan  batuan,  baik  dari  sumber  alam  di  dalam  dan/atau  permukaan  bumi  untuk  dimanfaatkan.

*Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  adalah  mineral  bukan  logam  dan  batuan  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  peraturan  perundang-undangan di  bidang  mineral  dan  batubara.

*Objek Pajak MBLB

1) Objek  pajak  yang  termasuk  mineral  bukan  logam  meliputi, asbes, bentonit, dolomit, feldspar, garam  batu  (halite), grafit, gips, kalsit, kaolin, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tawas  (alum), yarosif, zeolit dan Mineral  Bukan  Logam  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.

2) Objek  pajak  yang  termasuk  batuan  meliputi, batu  tulis, batu  setengah , permata, batu  kapur, batu  apung, batu  permata, granit/andesit, leusit, pasir  dan  kerikil, batu gunung, batu kali, tanah  serap  (fullers earth), tanah  diatome, tanah  liat, tras, basal, trakkit dan batuan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan