Salah satu tersangka saat menjalani pemeriksaan di Mapolres Bengkulu Utara, Senin (17/9/2018).

PedomanBengkuku.com, Bengkulu Utara – Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) seharusnya dipergunakan untuk pembangunan desa.

Namun ketika Kepala Desa (Kades) menggunakannya di luar ketentuan yang berlaku, jerujilah besi tempat mereka.

Hal inilah yang menimpa dua Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng). Mereka adalah Kades Paku Aji, Kecamatan Pondok Kubang berinisial Sa (50) dan Kades Gajah Mati Kecamatan Karang Tinggi berinisial Ro (39).

Saat ini, status keduanya oleh pihak penyidik Kepolisian Polres Bengkulu Utara telah dialihkan dari saksi menjadi tersangka dan sekarang sudah dilakukan penahanan.

Kedua Kades ini terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 di desanya masing-masing sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Disebutkan oleh Kapolres BU, AKBP Ariefaldi WN SH SIk MM melalui Kasat Reskrim AKP M Jufri SIk, kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Kades Paku Aji sebesar Rp497 juta lebih.

Sementara kerugian negara yang akibat perbuatan Kades Gajah Mati sebesar Rp521 juta lebih.

“Keduanya tidak transparan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, bahkan terdapat kegiatan fiktif,” kata Kasat, Senin (17/9/2018).

Kasat menekankan, kedua pelaku juga bersikap tidak tertib dalam pengelolaan dana desa tersebut.

“Dalam mengelola keuangan desa, tidak transparan apalagi akuntabel, serta melanggar tertib dan disiplin anggaran. Termasuk diantaranya terdapat kegiatan fiktif yang dilakukan oleh Kades dan Bendahara Desa Paku Aji,” ujar Kasat.

Dijelaskan, antara lain pekerjaan rabat beton tidak dilaksanakan, kemudian pembangunan pos kamling juga tidak dilaksanakan.

“Terdapat pula kekurangan volume pada pembuatan WC keluarga dan gudang,” imbuhnya.

Sedangkan untuk Kades Gajah Mati, tambah Kasat, juga tidak mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel dengan tertib dan disiplin anggaran. Kades ini, kata Kasat, juga melakukan kegiatan fiktif.

“Kedua Kades ini telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 2 Subsidair Pasal 3 UU RI Nomor 31/1999 jo UU RI Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tutup Kasat. [Evi Kusnandar]