Asisten III Provinsi Bengkulu, Gotri SuyantoPedomanBengkulu.com, Bengkulu — Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Provinsi Bengkulu ‘dinonjobkan’ lantaran diduga telah tersandung kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Jumlah ASN yang ‘dinonjobkan’ tersebut berjumlah 20 orang yang terdiri dari 1 oknum ASN berasal dari Pemerintah Provinsi dan 19 orang ASN lainya berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

Pemecatan sendiri akan dilakukan berdasarkan surat edaran yang telah di terbitkan dengan nomor 180/686/7/SJ tentang pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Terkait hal tersebut Asisten III Provinsi Bengkulu, Gotri Suyanto, mengatakan bahwa jumlah data tersebut dapat berubah kapanpun, serta dapat bertambah ketika ada keputusan dari pihak pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Ia menekankan, dari keputusan pusat tersebut pihak pemerintah provinsi Bengkulu harus menindaklanjuti untuk melaksanakannya, dan pemerintah provinsi harus komitmen dengan apa yang disampaikan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

“Tentunya data yang dikeluarkan hari ini belum tentu sama dengan bulan depan, karena kita melihat perkembangan nantinya, bisa saja bertambah dan lebih dari 20 orang tersebut. Nah disini, pada intinya pemerintah provinsi wajib untuk menindaklanjuti apapun keputusan yang telah ditetapkan dari pihak pusat,” kata Gotri.

Informasi terhimpun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (MenPAN RI) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (13/9/2018) telah menandatangani surat pemecatan terhadap 2.357 Aparatur Sipil Negara (ASN) lantaran diduga tercatat telah melakukan dan terlibat kasus tindak pidana korupsi dan 20 ASN diantaranya berasal dari Provinsi Bengkulu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi surat edaran Mendagri soal pemecatan ASN yang terindikasi melakukan korupsi tersebut dan meminta agar kepala daerah dapat mematuhi anjuran yang terdapat dalam surat edaran tersebut.

Dalam surat edaran tersebut tertulis, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi tegas bagi yang melakukan, khususnya dalam hal ini ASN. Ini juga disebut untuk memberikan efek jera. [Ardiyanto]