Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kaur, Ismawan Hasdar

PedomanBengkulu.com.Kaur – Revisi Peraturaan Daerah Nomor 4 Tahun 2011-2032 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Kaur Tahun 2018 Terganjal Anggaran.

Tahapan Revisi RTRW Kabupaten Kaur telah dilakukan dan telah melibatkan pihak ketiga dan saat ini dua tahapan terakhir rekomendasi Gubernur dan persetujuan subsantial kementrian.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kaur Rio Hiptario melalui Kabid Tata Ruang Ismawn Hasdar Selasa (19/09/2018) menyampaikan bahwa perjalanan Revisi Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2011-2032 belum akan selesai di 2018 ini.

Sebab ada dua tahap lagi sebelum di bahas di Legeslatif Kabupaten Kaur Rekomendasi Gubernur dan Perstujuan Subtansi dari Kementrian Argraria dan Tata Ruang atau BPN.

Persetujuan substansi merupakan Persetujuan yang diberikan oleh Kementrian Argraria dan Tata Ruang(ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan persetujuan substansi (Persub).

Atas Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang (RTR) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan di ajukan oleh Kabupaten Kaur.

Saat ini kita mengalami kendala anggaran, untuk Rekomendasi Gubernur tidak terlalu besar anggaranya bisa kita lakukan di tahun 2018 ini.

“Tapi untuk persetujuan substansi anggaran cukup besar sebab ada beberapa kegiatan termasuk di kementrian termasuk ekspose,” serunya.

“Permasalahan Revisi RTRW Kabupaten Kaur masalah prinsif daerah yang harus kita selesaikan dengan segera,” tandasnya. [Feri]