Hari kedua Bimbingan Teknis Pengembangan SLRT di Kabupaten Kaur yang berlangsung di Gedung BDC, Jumat (14/9/2018).

PedomanBengkulu.com, Kaur – Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Kaur dilaksanakan untuk hari kedua di Gedung BDC, Jumat (14/09/2018).

Bimtek ini dihadiri oleh Pusat Peneliti Kemensos RI Muhammad Belanawane S, Sekda Kabupaten Kaur Nandar Munadi, Kadinsos Kabupaten Kaur Sidarmin Tetap dan seluruh peserta pelatihan SLRT Kaur.

Kadinsos Kabupaten Kaur mengharapkan Bimtek SLRT ini dapat meningkatkan pemahaman kepada seluruh peserta agar dalam menjalankan fungsinya pekerja SLRT dapat bekerja dengan baik dan hasil yang didapatkan dalam pendataan ke rumah tangga sasaran masyarakat miskin dan rentan miskin sesuai dengan fakta dan data lapangan yang kongkrit.

Sekda Kabupaten Kaur Nandar Munadi menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman petugas SLRT dan pihak-pihak yang terlibat.

“Setiap OPD yang terkait di Kabupaten Kaur harus menyinkronisasikan seluruh program kegiatan dengan Program SLRT,” ujarnya.

Pusat Peneliti Kemensos RI Muhammad Belanawane S menjelaskan bahwa SLRT ini merupakan suatu sistem yang mengidentifkasi kebutuhan dan keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta melakukan rujukan kepada pengelola program baik pusat maupun daerah.

“Dalam program ini ada dua aplikasi sistem yang berbasis Android dan website yang real time dan user friendly. Program SLRT ini ada dua kelompok sasaran yang dilayani masyarakat miskin dan rentan miskin berdasakan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) dan penyandang masalah kesejahteran sosial seperti penyandang disabilitas, Perempuan dan atau anak terlantar, lanjut usia dan masyarakat adat terpencil,” ungkap Belanawane.

Ia mengungkapkan, layanan SLRT ini akan tersedia di Sekreteriat Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan atau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Fasilitator tingkat Desa atau Kelurahan.

Empat tugas pokok SLRT ini harus dijalankan dengan baik oleh penyelenggara. Pertama, integrasi informasi dan layanan yang dilakukan setiap program layanan oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah yang lebih responsif, komprehensif dan berkesinambungan.

Kedua, identifikasi keluhan dan rujukan serta penanganya yang bersifat kepesertaan dan non kepesertaan dan melakukan rujukan ke pengelola program.

Ketiga, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program yang dibutuhkan rumah tangga keluarga miskin dan rentan miskin.

Dan terakhir, pemutakhiran DT-PPFM secara dinamis, menyediakan pre-List untuk diverifikasi dan validasi melalui sistem informasi yang telah di sediakan dalam program.

“Sehingga seluruh rangkaian kegiatan SLRT ini dapat berjalan dengan baik dari pendataan dan sasaran,” demikian Belanawane. [Feri]