PedomanBengkulu.com, Jakarta – Guna mengawasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia akan menggelar rapat kerja bersama KPU dan Bawaslu dengan agenda pembahasan persiapan penyelenggaraan pemilu 2019.

Anggota Komite I DPD RI, Hj Riri Damayanti John Latief, mengungkapkan, sebagai lembaga tinggi negara, ia selaku Senator tentu berharap agar pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berjalan lancar, jujur, adil, aman dan damai. Saat ini, Senator Riri menjelaskan, aturan-aturan KPU terkait kampanye banyak yang belum diketahui secara luas, bahkan oleh para kandidat dalam Pemilu 2019.

“Di Bengkulu sudah ada kandidat yang berkampanye dengan memasang baliho di jalan raya, padahal penetapan DCT belum. Ini menujukkan kalau penyelenggara Pemilu harus lebih gencar lagi melakukan sosialisasi mengenai aturan kampanye. Libatkan semua pihak terkait, peserta maupun masyarakat. Saya menemukan bahkan di kalangan penyelenggara pun terkadang masih ditemukan pemberian pemahaman informasi yang berbeda-beda,” kata Pimpinan sementara DPD RI 2017 ini, Selasa (4/9/2018).

Senator Riri menjelaskan, Pemilu 2019 merupakan momen penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia kedepan. Bila Pemilu 2019 ini berjalan dengan baik, lanjut Senator Riri, maka kedepan perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia akan lebih sehat.

“Pemilu 2019 ini sudah di depan mata. Tapi masih ada beberapa temuan yang segera mendesak untuk diselesaikan. KPU Bengkulu baru-baru ini mencoret 4.000 pemilih dari 1.385.345 DPT kabupaten dan kota pemilu 2019 yang sudah disahkan melalui rapat pleno karena tidak memiliki indentitas kependudukan secara lengkap dan jelas,” ungkap Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini.

Senator Riri juga mengungkapkan tentang persoalan yang diajukan oleh partai-partai politik mengenai adanya 25.410.615 pemilih ganda dari 137 jutaan pemilih dalam DPS di beberapa daerah.

“Ini menjadi tugas kita bersama untuk melakukan koreksi, Pemerintah, KPU, Bawaslu, DPD RI, partai politik dan semua pihak. Karena harapan kita pasti sama, meningkatnya kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu 2019,” ungkap Ketua Umum Pemuda Jang Pat Petulai itu.

Senator Riri menambahkan, karena pemilihan legislatif, senator dan presiden dilakukan serentak, penyelenggara tentu membutuhkan tenaga ekstra untuk melakukan pengawasan dalam kampanye yang sebentar lagi akan dimulai.

“Saya ingin mengimbau mari sama-sama kita jauhi ujaran kebencian dan isu-isu yang berkaitan dengan SARA. Pemilu harus menjadi ladang amal. Berikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Pilihan boleh berbeda, tapi persaudaraan kita sebagai sebuah bangsa jangan pernah sampai retak,” tutup Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu tersebut.

Untuk diketahui, Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI. Komite I DPD RI memiliki tugas konstitusional untuk memperhatikan urusan daerah diantaranya mengenai Pemerintah Daerah; Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, Pemukiman dan kependudukan; Pertanahan dan tata ruang; Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara. [Eva De]