PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Bupati non aktif Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud terdakwa Kasus Dugaan Suap Free Proyek di Bengkulu Selatan kembali menjalani sidang dengan agenda pembacaan Eksepsi dari Kuasa Hukum terdakwa yakni, Desaya Marcelino Tampubolon di Pengadilan Negeri Bengkulu, Kamis (27/9/2018).

Dalam pembacaan dakwaan Eksepsi, Kuasa Hukum Dirwan Mahmud menilai bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga kurang mencermati dalam membacakan surat dakwaan terdakwa Dirwan Mahmud.

Menurut Kuasa Hukum Dirwan Mahmud, peran Jauhari alias Jukak sebagai tim sukses Dirwan Mahmud tidak terinci waktu Jauhari menjadi tim sukses Dirwan saat pilkada, karena terdakwa Dirwan Mahmud dua kali dalam mengikuti kontes pilkada, serta dalam dakwaan yang menyebutkan Jauhari sebagai penyumbang biaya dengan nilai besar saat kampanye, ia mengatakan bahwa Jauhari tidak dalam kondisi lebih di kehidupannya sehingga dinilai mustahil apabila Jauhari melakukan tindakan yang dituduhkan oleh KPK.

Selain itu kuasa hukum dirwan juga mengatakan, ketidak cermatan KPK dalam penyebutan status Hendriati sebagai istri Dirwan Mahmud diduga tidaklah benar, lantaran istri Dirwan Mahmud yang sebenarnya adalah Isnaini Asmiati.

Kuasa Hukum menyebut tidak adanya kelengkapan unsur unsur delik terkait dugaan hadiah yang diterima Dirwan Mahmud dari Jauhari, ia menyatakan bahwa sesuai dengan peraturan undang-undang KPK tidak memiliki kewenangan dalam menangani perkara dengan angka kerugian negara kurang dari Rp1 miliar.

Diungkapkan kuasa hukum bahwa surat dakwaan dan bukti dari keterangan saksi tidak menunjukkan bahwa Dirwan Mahmud layak untuk ditetapkan sebagai terdakwa.

“Definisi dari kata operasi tangkap tangan tidak sesuai dengan kronologis karena saat KPK melakukan operasi tangkap tangan pak Dirwan tidak berada di rumah, karena saat itu pak Dirwan sedang berolahraga, kepulangan pak Dirwan ke rumah karena mendapatkan kabar terkait adanya tim KPK di kediamannya,” jelas Desaya Marcelino Tampubolon.

Disidang tersebut kuasa hukum Dirwan Mahmud memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara dan berkenan mengadili serta menetapkan, untuk menerima dan mengabulkan keberatan Eksepsi terdakwa Dirwan Mahmud.

Menyatakan bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, menetapkan berkas serta surat dakwaan dikembalikan ke penuntut umum pada KPK, menyatakan perkara tindak pidana Korupsi atas nama terdakwa Dirwan Mahmud dalam Perkara Nomor-88/Pid.Sus-TPK2018/PN.Bgl pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak dapat dilanjutkan.

Kemudian, menyatakan Dirwan Mahmud bebas dari surat dakwaan, menetapkan perkara atas nama Dirwan Mahmud dicoret dari Register perkara pidana pada Pengadilan Negeri Bengkulu, memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan, menyatakan bahwa segala hak dan nama baik terdakwa dipulihkan pada keadaan semula dan membebankan biaya perkara pada perkara ini Kepada Negara.

“Yang Jukak itu, duitnya gak ada bisa dikatakan miskin atau menengah kebawah, dari mana uang 98 Juta itu kalau tidak ada orang dibelakangnya. Poin berikutnya perlu ditegaskan Hendrati bukan Istri terdakwa jatuhnya istri siri, kalau memang istrinya pasti tahu semua kan. Intinya eksepsi kita menangkis dakwaan jaksa penuntut umum yang meliputi surat yang tidak cermat, jelas dan datanya kurang lengkap. Kalau masalah OTT sangat berbeda, OTT yang dilakukan KPK tidak sesuai Pasal 1 KUHAP dan OTT yang dimaksud KPK itu seperti apa karena pada saat itu klien kami Pak Dirwan tidak berada di tempat, dan itu sangat kabur menurut kami. Kami berharap majelis hakim dapat melihat yang benar, dab mana yang kabur. Bisa dilihat sendiri, Pasal 11 UU KPK yang C penyidikan dilakukan 1 Miliar sedangkan pak Dirwan yang katanya menerima hadiah 98 juta masih sangat jauh dari 1 miliar,” ungkapnya.

Data terhimpun, dalam sidang sebelumnya 3 terdakwa OTT KPK Bengkulu Selatan yaitu Bupati Non aktif Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, Istri Dirwan Hendrati dan Nursilawati selaku keponakan Dirwan terancam 20 Tahun berdasarkan dakwaan yang dibacakan oleh JPU KPK. [Ardiyanto]