Eka Nurdianty Anwar

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Polemik kepemilikan lahan tambang Batu Bara IUP PT Bara Mega Quantum (BMQ) di Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah belum menemukan titik terang.

Direktur Utama PT BMQ Nurul Awaliyah melalui Branch Manager PT BMQ Eka Nurdianty Anwar, Kamis (13/9/2018), mengatakan, pihak PT Bara Mega Quantum telah menyiapkan surat aduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden tinggal menunggu waktu untuk meluncurkan surat tersebut agar segera menemukan titik kebenarannya.

“Untuk masalah ini, surat-surat yang akan kita layangkan ke KPK dan ke pak Presiden sudah siap semua, tinggal kita menyampaikannya ke pusat saja. Dengan harapan semua akan di temukan siapa yang salah dan siapa yang benar,” ujar Eka.

Eka menegaskan bahwa selama ini pihak Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu sudah mengetahui pemilik dan pengurus semua perizinan, serta dokumen-dokumen IUP PT BMQ adalah pihak Ibu Nurul Awaliyah yang dikuasakan kepada Branch Manager PT Bara Mega Quantum (BMQ), Eka Nurdianty yang sesuai dengan berita acara Evaluasi Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Clear And Clean Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 lalu. Sebelum nama-nama pengurus PT. BMQ, ada nama-nama pengurus PT. BMQ sebelumnya, yakni Pemegang Saham atas nama Yuan Rasugi Sang, Direktur Utama atas nama Hakman Novi dan Direktur atas nama Barlian, yang sebelumnya sudah di laporkan ke Bareskrim Maber Polri atas kasus dugaan pemalsuan akta otentik.

Hasil laporan itu, pihak Eka memenangkan dan terbukti adanya pemalsuan. Kemudian selama pihaknya tidak menambang karena menuntut kepastian hukum. Ia menyatakan bahwa pihak yang dilaporkan atas dugaan pemalsuan dokumen tersebut telah melakukan pertambangan di lokasi miliknya.

“Dulu pemalsuan yang pertama sudah kami maafkan dan sampai muncul akta perdamaian dari Mahkamah Agung. Lokasi yang dikerjakan itu menurut keputusan mahkamah agung juga merupakan lokasi kami. Dulu tanda tangan Direktur kami di palsukan, dengan munculnya yang di bilang SK 267 tahun 2011 itu munculnya 21 September 2011 dan kami mendapatkan tembusan itu tanggal 6 September 2011 dari Kemenkumham, kami langsung laporkan ke Bareskrim. Dari Bareskrim itu tanggal 12 September 2011 dan itu juga telah ditemukan bukti-bukti pidananya antara lain tanda tangan palsu laboraturium forensik, notaris yang melakukan pemalsuan juga menyatakan bahwa dia sudah disuruh untuk memalsukan, terus pihak pihak terkait yang dinyatakan hadir disitu ternyata tidak hadir. Jadi waktu mau ditetapkan tersangka pihak mereka ini minta damai sampai muncul akta damai di mahkamah agung tetep juga dilanggar. Sampai muncul kalimat Rp17 miliyar, mereka akan mengganti uang kompensasi dari uang-uang kami yang sudah kami keluarkan untuk meningkatkan Ijin Usaha Pertambangan ini, yang mana mulai dari hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas sampai kita afdol segala macam sampai menjadi IUP operasi produksi nomor 339 tahun 2010 dimana pemiliknya adalah bu Nurul Awaliyah sesuai dengan SK IUP tersebut. Sekarang muncul lagi SK IUP peta perubahan kordinat tanpa ijin dari pimpinan saya,” ungkap Eka.

Kata Eka, pemegang saham resmi dilahan tersebut adalah PT. Bornoe Suktan Mining. Kata dia, Nurul Awaliyah, Hakman Novi, dan pemegang saham tidak pernah melakukan perubahan pengurus.

“Sesuai laporan kami baik di Mabes Polri maupun di Polda Bengkulu dibentuk dengan memalsukan tanda tangan pemegang saham. Jadi pengakuan yang dibuat PT. BMQ versi Dinmar Najamudin itu salah kaprah. Sudah jelas pengurus sebelumnya berdasarkan RUPS dengan akta palsu, karena para pemegang saham yaitu Nurul Awaliyah. Hakman Novi tidak pernah hadir alias dipalsukan tanda tangannya. Saya jelaskan juga di sini, untuk melakukan operasi produksi tambang dilokasi kami, itu harus menggunakan IUP OP PT. BMQ nomor 339 Tahun 2010 dengan nama Direktur Nurul Awaliyah. Kalau menggunakan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor: 282 tahun 2007 dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara jelas itu salah, karena KP eksplorasi tidak boleh menambang. Mulai 2017 hingga 2018 pihak Dinmar Najamudin bekerjasama dengan pihak ESDM mengeluarkan semua izin SKPI, RKTTL, RKAB dan lain-lain tanpa meminta persetujuan dari pengurus sah PT. BMQ, ibu Nurul Awaliyah. Selain itu, sejak 2017 hingga saat ini, pihak Nurul Awaliyah sudah melapor ke Polda Bengkulu terkait pemalsuan, dan sudah diperkuat dengan hasil gelar perkara khusus yang dilaksanakan oleh Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri dan sudah siap untuk meluncurkan surat ke KPK dan Presiden,” jelas Eka. [Ardiyanto]