Ketua Bawaslu Kaur Toni Kuswoyo.

PedomanBengkulu.com, Kaur – Bawaslu Kaur mengimbau kepada bakal calon legislatif (bacaleg) Kaur untuk secepatnya menyampaikan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dari pekerjaan yang gajinya bersumber dari APBD maupun APBN kepada KPUD Kaur.

Diketahui bahwa ada 18 bacaleg DPRD Kaur dari 7 partai politik peserta Pemilu 2019 yang masih terganjal SK Pemberhentian, sampai saat ini belum di serahkan kepada KPUD Kaur.

Ketua Bawaslu Kaur Toni Kuswoyo menyampaikan bahwa Bawaslu Kaur sudah menyampaikan imbauan kepada KPUD Kaur, untuk menindaklanjuti Bacaleg Kaur yang belum menyampaikan SK Pemberhentian kepada KPUD Kaur.

“Sebab ada informasi seolah-olah mereka yang belum menyerahkan SK itu dilindungi oleh pengawas dan penyelenggara, kita berkerja sesuai dengan kapasitas kita sebagai pengawas, ini yang perlu kita luruskan,” ujarnya, Rabu (5/9/2018).

“Langkah ini kita ambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap bacaleg yang masuk katagori sebagaimana ketentuan PKPU 20 pasal 8 Ayat 1 huruf b point 6,” lanjutnya.

Atas imbauan tersebut KPUD Kaur telah menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada partai politik yang bacalegnya belum menyerahkan SK pemberhentian dari pihak berwenang.

“H-1 sebelum penetapan Daftar Calon Tetap tanggal 20 September 2018 itu harus diserahkan. Kalau tidak yang bersangkutan otomatis gugur,” ujarnya. [Feri]