ilustrasi

Indonesia kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi rakyat Indonesia saat ini hidup dalam ketimpangan dan kemiskinan, kondisi seperti inilah disebut sebagai Paradoks Indonesia.

Pencapaian ekonomi selama 30 tahun terakhir dengan pencapaian ekonomi negara lain, dapat dibandingkan pencapaian Indonesia dengan Tiongkok, dan negara tetangga Singapura. Perbedaan besar ekonomi atau pendapatan domestik bruto(PDB) Tiongko, pada periode 30 tahun sejak 1985 sampai 2015, adalah 35 kali lipat. Pada tahun 1985, PBD Tiongkok adalah $309 miliar-angka ini naik ke $11.008 ditahun 2015. Sebagai perbandingan dalam periode yang sama, besar ekonomk Singapura tumbuh 15 kali lipat. Besar ekonomi Indonesia hanya tumbuh 10 kali lipat.

“Pasti kita bertanya, bagaimanakah caranya, ekonomi Tiongkok yang pada tahun 1985 hanya 3,6 kali besar dari ekonomi Indonesia, tumbuh begitu pesat sehingga 30 tahun kemudia ekonomi Tiongkok bisa 12,7 kali lebih besar dari ekonomi Indonesia,” ujar Prabowo dalam buku Paradoks.

Menurut kajian banyak ahli ekonomi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok bisa begitu cepat karena Tiongkok secara sungguh-sungguh mengimplementasika prinsip-prinsip state capatalism, atau kapitalisme negara. Artinya, seluruh cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan seluruh sumber daya alam dikuasai oleh negara.

Di Tiongkok, pengelolaan cabang-cabang produksi penting da sumber daya alam dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara(BUMN), dan seluruh BUMN Tiongkok dikuasai penuh oleh negara. Tiongkok menjadikan BUMN sebagau ujung tombak pembangunan ekonomi negaranya. Sebagai contoh, pada tahun 1984 Tiongkok mendirikan Industrial and Commercial Bank Of China(ICBC). 33 tahun kemudian, ICBC adalah bank terbesar didunia dan 100% dimiliki oleh pemerintah Tiongkok.

Sementara itu, walaupun bunyi dari pasal 33 UUD 1945 hampir sama dengan prinsip kapitalisme negara ala Tiongkok, dalam mengelola cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam, ini malah banyak menyerahkan pengelolaan ekonomi Indonesia ke mekanisme pasar. Dengan kata lain, tidak secara sungguh-sungguh menjalankan Pasal 33 UUD 1945, sementara Tiongkok menjalankannya.

“Inilah sebabnya saya mengatakan, ekonomi kita sakit. Sakitnya adalah karena kita telah salah urus. Pengelolaa ekonomi Indonesia saat ini tidak sesuai dengan amanat sistim ekonomi pasal 33. Malah, saat ini kita terperangkap dalam sistim ekonomi oligarki, baik ditingkat nasional dan juga dibanyak tingkat daerah,” kata Prabowo.

Dalam sistem oligarki, perekonomian negara dikuasai oleh segelintir orang-orang super kaya. Sering disebut sebagai para oligark. Dengan uang, mereka memiliki kekuasaan yang berlebih. Kekuasaan yang menentukan kehidupan ekonomi dan politik dari bangsa. Mereka bisa menentukan siapa-siapa yang boleh impor gula, daging, beras, jagung dan komoditas lainnya. Mereka juga bisa menentukan siapa-siapa saya yang jadi pemimpin karena mereka punya krmampuan untuk jadi penyandang dana utama dalam kampanye politik. Ekonomi diatur oleh beberapa orang super kaya, bukan oleh negara.

Ketimpangan kesejahteraan di Indonesia sangat luar biasa. 10% orang terkaya Indonesia menguasai sekitar 77% dari seluruh kekayaan nasional. 1% yang terkaya bahkan menguasai 50,3% kekayaan. Dalam hal ini Indonesia menempati peringkat ketiga didunia, setara dengan Thailand (50,6%) dan hanya rusia (66,2%) yang lebih tinggi tingkat ketimpangannya. Jika masalah ketimpangan dapat diatasi, tidak butuh waktu lama untuk memperbaiki masalah-masalah seperti yang ada sekarang ini dan melahirkan rakyat yang adil dan sejahtera. [Mey Borjun]