Ilustrasi

PedomanBengkulu.com, Jakarta – Para driver ojek online di Indonesia seperti Go-Jek dan Grab dapat bernafas lega, tak terkecuali di Bengkulu.

Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan membatalkan sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 yang diajukan oleh Daniel Lukas Rorong, Herry Wahyu Nugroho dan Rahmatullah Riyadi.

Data terhimpun, Permenhub 108 itu mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Putusan MA itu sendiri telah dibacakan pada 31 Mei 2018 dan diunggah ke laman resmi Kepaniteraan MA pada Rabu (12/9/2018).

MA menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf e; Pasal 27 ayat (1) huruf d 3. Pasal 27 ayat (1) huruf f; Pasal 27 ayat (2); Pasal 38 huruf a; Pasal 38 huruf b; Pasal 38 huruf c; Pasal 39 ayat (1); Pasal 39 ayat (2); Pasal 40; Pasal 48 ayat (10) huruf a angka 2; Pasal 48 ayat (10) huruf b angka 2; Pasal 48 ayat (11) huruf a angka 3;Pasal 48 ayat (11) huruf b angka 3; Pasal 51 ayat 9 huruf a angka 2; Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3; Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b; Pasal 57 ayat 10 huruf a angka 2; Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2; Pasal 65 huruf a; Pasal 65 huruf b; Pasal 65 huruf c; Pasal 72 ayat (5) huruf c Permenhub Nomor 108, merupakan pemuatan ulang materi muatan norma yang telah dibatalkan pada 20 Juni 2017.

Permenhub tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Karenanya, kata mejelis, tidak sah dan tidak berlaku umum.

“Memerintahkan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk mencabut: Pasal 6 ayat (1) huruf e; Pasal 27 ayat (1) huruf d Pasal 27 ayat (1) huruf f; Pasal 27 ayat (2); Pasal 38 huruf a; Pasal 38 huruf b; Pasal 38 huruf c; Pasal 39 ayat (1); Pasal 39 ayat (2); Pasal 40; Pasal 48 ayat (10) huruf a angka 2; Pasal 48 ayat (10) huruf b angka 2; Pasal 48 ayat (11) huruf a angka 3; Pasal 48 ayat (11) huruf b angka 3; Pasal 51 ayat 9 huruf a angka 2; Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3; Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b; Pasal 57 ayat 10 huruf a angka 2; Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2; Pasal 65 huruf a; Pasal 65 huruf b; Pasal 65 huruf c; Pasal 72 ayat (5) huruf c,” putus majelis.

Selain mencabut pasal-pasal dari Permenhub Nomor 108 tersebut, majelis hakim juga menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon yakni Pasal 27 ayat (1) huruf c; Pasal 28 ayat (1); Pasal 28 ayat (2); Pasal 28 ayat (3); Pasal 28 ayat (4); Pasal 28 ayat (5); Pasal 65 huruf d; Pasal 65 huruf e;Pasal 80 Permenhub Nomor 108.

“Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta,” demikian putusan majelis hakim MA.

Bahkan dampak dari putusan ini, bisnis transportasi online jadi lebih mudah karena tidak perlu badan hukum, uji kir, hingga kendaraan berstiker.

Majelis Hakim Agung sendiri dipimpin oleh Dr Supandi dengan Hakim anggota Is Sudaryono dan Dr Irfan Fachruddin. [Ivana]