PedomanBengkulu.com, Kaur – Gelombang Penolakan atas Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 bermunculan  termasuk di Kabupaten Kaur.

Honorer Katagori 2 Kaur merapatkan barisan untuk menyikapi tidak adanya kuota honorer K2 dalam rekrutmen CPNS  Kaur 2018.

Ketua Kordinator Wilayah Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Bengkulu, Marlin Kamis (27/09/2018) menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh honorer K2 Kaur yang berjumlah 293 orang.

Rapat Koordinasi ini dilakukan untuk menyikapi persoalan honore K2 Kabupaten Kaur dan menyatukan haluan dan langkah-langkah yang harus diambil dan sepakati oleh seluruh honorer K2 Kaur.

“Kami meminta Pemerintah membatalkan PermenPAN-RB 36/2018, merevisi UU ASN dan kami menolak Sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kami meminta pemerintah baik pusat maupun daerah membuat kebijakan untuk mengangkat honorer K2 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),” katanya.

“Saat ini kami telah melayangkan surat ke Pemda Kabupaten Kaur dan DPRD Kaur,” sambungnya.

Para honorer mohon ditindaklanjuti dan diberikan solusi agar honorer K2 jangan di gantung nasibnya.

“Kami akan terus berjuang bersama Organisasi K2 Pusat dan menyatukan kekuatan di Provinsi Bengkulu, saat ini lebih kurang 1311 orang honorer K2 yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi bengkulu siap bergerak bila tidak ada kepastian,” tandasnya. [Feri]