Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Seluma, Muhammad Saipullah

Pedomanbengkulu.com, Seluma – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Seluma, Muhammad Saipullah, mengatakan, jika Undang-undang mengenai ASN tersandung kasus korupsi dipecat, maka seluruh ASN di dinas PU Seluma menolak terlibat dalam kegiatan fisik pada tahun 2019 mendatang.

Mengingat kata dia, ASN sifatnya hanya terlibat dalam sisi administrasi. Kontrak kegiatan adalah antara pemerintah dengan pihak kegita.

“Kalau benar Undang-undang ASN itu diterapkan. Termasuk ASN yang sudah dihukum bakal diberhentikan, maka seluruh ASN PU tidak mau lagi dilibatkan dalam kegiatan, mereka siap menerima sanksi apapun,” tegas Saipul kepada wartawan, Senin (15/10/2018).

Menurutnya, ASN sifatnya hanya menjalankan tugas sesuai administrasi yang ada. Sehingga, tidak semestinya dianggap sebagai pelaku korupsi. Sisi lain, tidak ada jaminan bagi ASN yang menjalankan tugas tersebut. Sehingga menjadi korban.

“Mereka hanya melakukan tugas admintrasi. Dari awal sudah ada pihak ketiga, ada Kontraktor dan konsultan. Mengapa kita yang dianggap korupsi,”ujar Saipul.

Dia menyebutkan, PPTK berani menyatakan pekerjaan tersebut selesai setelah ada rekomendasi dari konsultan. Tim teknis bekerja sesuai syarat administrasi.

“Kita bukannya tidak mendukung penindakan pelaku korupsi. Tapi, jangan ASN yang hanya jadi korban,” tandasnya.

Sejumlah ASN di dinas PU-PR Seluma yang pernah terjerat kasus korupsi saat ini masih aktif bekerja. Menurut Saipul, ASN tetap akan bekerja sebab belum ada surat pemberhentian. [Sepriandi]