PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Terkait Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Bengkulu yang terjerat kasus Korupsi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) sekaligus juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengatakan sesuai dengan Undangan Undang ASN yang kasusnya telah putus dan Inkracht harus berhenti sebagai Aparatur Sipil Negara.

“Jadi sesuai dengan Undang-Undang ASN dan ketentuan dari Undang Undang tindak pidana korupsi apabila putusan itu sudah inkracht maka ASN harus berhenti,” ujar Bahtiar, saat dikonfirmasi, Selasa (9/10/2018).

Namun data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih ada ASN terpidana korupsi belum diberhentikan. Bahtiar mengatakan, kepala daerah harus menjalankan amanah Undang-Undang dengan tegas.

“Kewajiban seorang kepala daerah sebagai penjalalan undang undah ya harus dilakukan, kalau tidak pastinya ada konsekuensinya. Kewajiban yang harus dilaksanakan, tidak dilaksanakan. Jadi apabila tidak dilaksanakan apa alasannya. Deatline waktu sesuai dengan komitmen kemendagri, dan mungkin akhir tahun semuanya selesai itu komitmenya, kan itu menyebar di daerah daerah,” kata Bahtiar.

Sementara terkait tebang pilih dalam pemberhentian ASN terpidana korupsi, Bahtiar mengatakan ada upaya untuk menguji Undang Undang ASN karena banyak juga ASN yang merasa diperlakukan tidak adil oleh UU tersebut.

“Kalau informasinya sudah ada yang melakukan uji Undang Undang dan malah itu dari Bengkulu, uji materil di Mahkamah Konstitusi. Itu bisa saja kalau merasa tidak diberlakukan adil, merasa tidak berbuat aturan pengandaan bararang dan jasa harus ikut tanda tangan, penyedia barang, dan tidak ikut ikutan, tidak tau apa apa, kena hukuman 1 tahun, sebenarnya kasian, siapa yang melindungi mereka, namun undang undang bilangnya begitu berapapun harus berhenti,” ungkap Bahtiar.

Dilansir sebelumnya, terkait UU Nomor 5 Tahun 2014 atas pemberhentian dengan tidak hormat ASN jika telah memiliki masuk pada hukum tetap, Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah selaku Pembina Kepegawaian Daerah mengingatkan akan dampak sosial yang ditimbulkan oleh peraturan tersebut.

Dengan adanya penguatan APIP ia mengharapkan agar APIP dapat melindungi ASN dan benar-benar memberikan pembinaan kepada ASN sehingga tindak pidana korupsi yang melibatkan ASN dapat diminimalisir.

Adanya Judicial Review terhadap UU tersebut menurutnya perlu dilakukan. Mengingat ASN yang bersalah telah mendapat kurungan penjara, sudah mengembalikan kerugian dan sudah mendapat dampak sosial di masyarakat.

Sebagai Kepala Daerah Rohidin mengatakan tentu patuh dan taat asas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan KPK, Mendagri dan MenPAN-RB.

Namun jabatannya sebagai Pembina kepegawaian harus tetap melihat secara proporsional bagaimana peran ASN ketika bekerja sebagai ASN.

Terkait usulan Judicial Review terhadap UU tersebut, Kemendagri akan melakukan pembahasan lebih lanjut dan khusus serta ditelaah yang menyangkut kebijakan itu bagaimana dan seperti apa, karena hal tersebut menyangkut pertimbangan para ASN yang bukan merupakan aktor utama.[Ardiyanto]