Ilustrasi TNI

Sebuah Negara tanpa angkatan bersenjata sangat sulit dibayangkan.

Betapa tidak, angkatan bersenjata ini terkait akan segala sesuatu yang menyangkut keamanan negara, dan tentang hal ini tidak akan pernah terlepas dari pembicaraan dan perbincangan tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Negara harus indentik dengan tentara dan rakyatnya. Karena tentara adalah alat negara, dan bersama rakyat ia menjad penentu keberadaan negara. Maka, tatkala negara didrikan, tentara juga harus didirikan, tidak bisa tidak.

Di situlah usia negara biasanya disatukan dengan usia tentara, sebagaimana juga usia negara sama dengan usia rakyat. Dari perspektif inilah TNI didirikan pada tahun yang sama dengan tahun berdirinya negara atau berdirinya republik ini.

Dengan menyadari hal itu, maka setelah perlengkapan negara selesai di bentuk,maka KNIP membantu tugas-tugas kenegaraan yang dijalankan oleh Presiden dan kabinetnya . Baru kemudian Presiden dan jajarannya setelah melalui suatu pertimbangan strategi politik yang matang untuk segera didirikan angkatan bersenjata atau tentara nasional Indonsia.

Maka tepat 45 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan di susunlah organisasi kemiliteran yang berasal dari lasykar-lasykar pejuang yang tidak diragukan loyalitasnya terhadap Indonesia meskipun mereka berasal dari berbagai etnit, sosial budaya, agama dan ideologinya beragam pula.

Karenanya tanggal 5 Oktober 1945 diperingati sebagai hari lahirnya TNI yang sebelumnya merupakan lasykar rakyat seperti TKR, BKR, TRIP, Hizbullah, dan lainnya bersatu dalam satu wadah angkatan bersenjata republik Indonesia (ABRI) yang sekarang TNI.

Dan TNI yang didirikan pada tahun pada tahun 1945 itu awalnya dipimpin oleh panglima TKR. Soepriyadi yang merupakan komandan peleton atau shodancho tentara Peta. Sebelumnya, dia ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat.

Tapi Soepriyadi menghilang sejak pemberontakan di Blitar pada Mei 1945. Sebagian pejuang yakin dia sudah tewas terbunuh tentara Jepang.

Sukarno kemudian menunjuk Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum dengan berpangkat letnan jenderal. Pemilihan Oerip atas rekomendasi Perdana Menteri Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin. Tugas Oerip membenahi organisasi tentara yang masih semrawut sebelum dipilih Panglima TNI.

Melewati pemilihan yang ketat pada 12 November 1945, akhirnya Soedirman yang masih berusia 29 tahun mampu menyisihkan Oerip, Amir Sjarifoeddin, dan Moeljadi Djojomartono dari Barisan Banteng. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta akhirnya melantik Soedirman sebagai Panglima Besar pada 18 Desember 1945.

Namun sebelum menjadi TKR, tentara berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat pada 22 Agustus 1945. BKR ini muncul dalam sidang PPKI, dua orang anggota PPKI yaitu Abikoesno Tjokrosoejoso dan Otto Iskandardinata mengusulkan untuk dibentuk sebuah badan pembelaan negara.

Anggota BKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, Pembela Tanah Air (PETA), KNIL dan lain sebagainya. BKR tingkat pusat yang bermarkas di Jakarta dipimpin oleh Moefreni Moekmin. Melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat.

Namun nama TKR selanjutnya diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Usai kemerdekaan, banyak upaya sekutu mengembalikan penjajahan sehingga banyak laskar pejuangan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Nah, untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada 3 Juni 1947 Presiden Sukarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Desember 1949, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu maka dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negera kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).

Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan antara angkatan perang dengan kepolisian negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu.

Pada tahun 1998 terjadi perubahan situasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap keberadaan ABRI. Pada tanggal 1 April 1999 TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI. [Eva De]