Pedomanbengkulu.com, Kaur – Polemik Honorer Katagori II (K2) Kaur masih berlarut-larut dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda penyelesaian dan jalan keluarnya.

Koordinator Daerah Forum Honorer Katagori II Kaur, Malhadi, SH. Minggu (06/10/2018) menyampaikan semenjak 2012 sampai 2018 ini, honorer K2 Kaur sudah beberapa kali ingin bermediasi dan bertemu Bupati Kaur.

“Tapi tidak bisa ketemu, bagaimana kami mau menyampaikan aspirasi kami, mau ketemu saja sangat sulit,” ujarnya.

“Jika dalam minggu ini, kami honorer K2 Kabupaten Kaur belum juga dapat ketemu dengan Bupati Kaur Gusril Pausi maka kami akan layangkan surat kembali, tapi jika tidak juga dapat diakomodir maka kami akan turun ke jalan dan mencari jalan lain yang dapat memperjuangkan nasib kami,” sambungnya.

“Kami tidak akan pernah berhenti berjuang sebelum seluruh honorer K2 Kabupaten Kaur diangkat sebagai PPN,” tegasnya.

Di tempat terpisah Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Wilayah Bengkulu Merlian,SPd. meminta pemerintah pusat merevisi UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PermenPAN-RB 36/2018 dan aturan lainnya.

UU dan Permen tersebut dinilai mengganjal dan membelenggu honorer untuk mendaftar dan menjadi CASN.

Sebab, regulasi tersebut tidak mengatur peluang honor Katagori II (K2) jadi PNS, batas usia dalam regulasi tersebut dinilai membunuh peluang honorer untuk menjadi ASN.

“Kami para honorer K2 sangat menyangkan janji pemerintah selama tidak mengangkat honorer K2 menjadi PNS. Semenjak tahun 2013 honorer K2 dijanjikan dan akan diangkat menjadi ASN. Kelicikan para penguasa sampai hari ini kami honorer K2 tidak pernah dipikirkan dengan bermacam alasan untuk menghancurkan masa depan kami honorer K2,” ujarnya.

“Kebijakan Pemerintah Pusat menyengsarkan kami, kami diombang ambingkan dengan berbagai cara dikeluarkan aturan baru. Kami sangat berharap Pemda Kabupaten Kaur dapat merealisasikan apa yang telah kami sampaikan,” tandasnya. [Feri]