Pedomanbengkulu.com, Kaur – Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahun 2018 di Kabupaten Kaur, serapan tahap I dan tahap II telah berjalan dengan baik.

Dana Desa (DD) ini sangat bermanfaat bagi 192 Desa di Kabupaten Kaur.

Pengelolaan Dana Desa (DD) ada dua sisi program pembangunan dan pemberdayaan desa. Selain itu pelaporan dan penatausahaan keuangan desa harus transparan dan akuntabel.

Tapi sering kali persoalan Dana Desa (DD) ini rentan dengan persoalan hukum jika salah penggunaan, tidak tepat sasaran, serta mark up dalam realisasinya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Kaur Ersan Syafiri, MM. melalui Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kaur Aris Pribadi, SE. Sabtu (13/10/2018) menyampaikan bahwa Inspektorat Kaur telah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit untuk Pengelolaan Dana Desa (DD) di 192 Desa di Kaur untuk serapan 40 % tahap II.

“Pengawasan Dana Desa (DD) menjadi tantangan bagi kami sebab kami harus lakukan monitoring dan audit pada seluruh Desa di Kabupaten Kaur, miskipun banyak pihak yang sudah terlibat di sini,” katanya.

“Kami punya tugas dan tanggung jawab untuk mengawal Dana Desa(DD) melalui Fungsi Pengawasan,” sambungnya.

Inspektorat Kaur dalam monev lebih mengutamakan pembinaan agar penggunaan Dana Desa(DD) sesuai dengan RAPBDes, transparan dan asas manfaatnya jelas untuk masyarakat serta di dalam Laporan Pertanggung Jawaban tidak ada penyimpangan serta akuntabel.

“Kami telah selesai melakukan pengawasan untuk serapan 40% tahap II tanggal 10 Oktober di 192 Desa Kabupaten Kaur. Mudah-mudahan untuk serapan 40% tahap III dalam waktu dekat ini bisa di realisasikan oleh pihak Desa di Kabupaten Kaur,” pungkas Aris. [FERI]