Koperasi adalah alat pemerataan, alat untuk memperkuat yang lemah. Karena itu, peran koperasi dalam ekonomi Indonesia harus digalakkan lagi.

Namun, ini tidak berarti koperasi Indonesia besarkan dan swasta Indonesia lemahkan. Tidak. Paham ekonomi konstitusi adalah, swasta silahkan. Go, swasta, BUMN, koperasi, berlomba, maju! Namun, pihak yang lemah di bantu atau diberdayakan melalui koperasi. Inilah sebetulnya mazhab itu. Jadi, bukan saling bertentangan. Malah Indonesia harus bergerak sejajar.

Ibarat kalau ada kerbau atau sapi menarik bajak, tidak bertentangan kalau ada dua sapi? Mereka saling menarik.

Jadi, swasta, BUMN, koperasi, bisa menaeik ekonomi bangsa ke depan. Masing-masing dengan kekuatannya. Sebetulnya itu yang di lihat dilaksanakan di Korea, dilaksanakan di Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok. Indonesia juga pernah. Koperasi Indonesia pernah jadi sorotan kekaguman bagi bangsa-bangsa lain. Mereka belajar dari bangsa Indonesia, belajar tentang BIMAS, belajar tentang BULOG, belajar tentang swasembada dari Indonesia.

“Kalau dipimpin dengan baik, saya percaya, saya optimis koperasi di Indonesia bisa benar-benar besar dan bisa menjadi alat pemerataan. Benar, akan ada tantangan, dan akan ada kegagalan,” ungkap Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia.

Sebagai contoh, Prabowo mau bicara soal produksi dan diatribusi pupuk. Pupuk dibuat oleh pabrik pupuk milik negara, milik rakyat? Yang bikin pabrik pupuk adalah uang rakyat. Modal kerjanya uang rakyat. Tapi, begitu pupuk dihasilkan, dan didistribusi, distributornya perusahaan swasta. Saat zaman Pak Harto, zaman orde baru, tidak. Yang distribusi pupuk adalah koperasi, koperasi unit desa (KUD).

Karena koperasi dianggap tidak sesuai dengan asas pasar bebas oleh beberapa orang, diganti jadi swasta. Dengan swasta, PT-PT yang diberikan, akhirnya, tau gimana keadaanya di Indonesia, yaitu Nepotisme. Yang ditunjuk sebagai distributor rata-rata keluarga pejabat. Keluarganya direktur perusahaan, atau keluarganya direktur BUMN, atau keluarganya gubernur, bupati, atau keluarganya pemimpin partai yang berkuasa, atau yang berpengaruh.

Jadi, Indonesia harus kembali ke fundamental, ke asas-asas yang benar. Ini barang rakyat, pabrik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, modal kerja dari APBN, uang rakyat, distribusinya harus juga oleh rakyat. Yaitu, melalui koperasi, dan melalui pemerintah jika perlu.

Selain jadi alat pemerataan, kooperasi juga bisa jadi motor swasembada. Namun untuk itu harus ada pengerahan tenaga, pikiran, usaha yang sangat sungguh-sungguh. Indonesia tidak bisa anggap ini adalah pekerjaan biasa. Ini bukan pekerjaan biasa. Harus anggap ini sebagai suatu usaha nasional.

Di zaman Pak Harto, sudah pernah swasembada. Satu, perlu bina para petani Indonesia. Harus ada penyuluh-penyuluh yang benar-benar mampu dan hadir di tiap desa. Indonesia perlu koperasi-koperasi unit desa dihidupkan. Perlu ada perbaikan sarana-sarana pertanian, pengairan, irigrasi. Indonesia juga perlu distribusi pupuk, teknologi tepat guna dan kebutuhan-kebutuhan lain. Banyak sekali yang bisa dilakukan, dan harus kita lakukan, tetapi tidak kita lakukan. [Mey Borjun]