Prabowo adalah orang yang berpendapat bahwa masalah ekonomi negara tidak terlalu jauh berbeda dengan mengatur diri sendiri, mengatur rumah tangga, dan mengatur perusahaan. Bagaimana bekerja, tapi tidak jelas tabungannya dimana. Dan akhirnya tidak bisa apa-apa.

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia untuk memastikan negara punya tabungan yang cukup untuk membangun. Selama pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 tidak di patuhi, selama itu kekayaan Indonesia akan terus mengalir ke luar negeri. Selama itu mata uang Indonesia tidak akan kuat, dan selama itu ekonomi Indonesia akan menjadi bancakan bangsa lain.

Ini yang harus di ubah. Ini yang harus diperbaiki oleh bangsa Indonesia. “Bumi, air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Itu adalah perintah Undang-undang Dasar 1945.

Namun, itu yang banyak elite Indonesia pura-pura tidak baca. Ada juga orang-orang pintar di Indonesia pura-pura tidak tahu tentang Undang-undang Dasar 1945. Mereka mengatakan pasal 33 ini kuno, sudah kadaluwarsa, tidak penting. Sebagian juga mengatakan, “sekarang yang penting adalah persaingan bebas, pasar bebas, globalisasi.” Semua serahkan ke pasar. Nanti, yang kaya sedikit, tapi dia akan meneteskan ke bawah kekayaannya. Trickle down effect. Netes, netes, netes.

“Benar ada yang menetes, tapi mohon maaf, mungkin kita semua sudah mati baru sampai. Selain itu, kalau saya bicara UUD 1945 Pasal 33, seringkali saya diledek. Bahkan ada yang mengatakan, ‘Prabowo bahaya. Prabowo nanti akan nasionalisasi. Semua milik orang kaya akan diambil,” kata Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia.

Anggapan tersebut tidak benar. Yang Prabowo mau adalah, bangsa Indonesia besarkan ekonomi Indonesia, tapi ekonomi dibagi lebih rata. Jangan 1% yang kuat menguasai semua. Jangan asing menguasai semua. Yang kuat, monggo, maju kamu. Negara angkat yang kurang kuat. Prinsip Prabowo adalah live and let live. Hidup dan jadikan orang lain hidup. Jangan live for yourself. Jangan zero sum game. Jangan I win, you lose.

“Prinsip saya, saya menang, kamu juga menang. Kita menang. Win-win, itu yang saya mau, dan itu prinsip yang terkandung di UUD 1945 pasal 33, ayat 1 hingga ayat 3,” ungkap Prabowo.

Pasal 33 sangat jelas. Ayat 1; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Jadi, ini dasar. Kita tidak boleh punya pendapat yang kuat tambah kuat, yang tidak kuat terserah. Pendapat seperti itu bukan pancasila, bukan cita-cita pendiri bangsa Indonesia.

Sesuai ayat 1, yang ekonominya kuat harus tarik yang lemah. Pemerintah harus jadi pelopor, bukan wasit. Pemerintah harus didepan untuk menjaga kekayaan negara. Kalau rakyat masih miskin, pemerintah harus ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. Ini adalah perintah Undang-undang Dasar 1945.

Ayat 2; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini merupakan perintah konstitusi Republik Indonesia.

Ayat 3; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini bukan maunya Prabowo, ini perintah Undang-undang Dasar.

Saat ini, elite Indonesia banyak meninggalkan nilai-nilai Undang-undang Dasar 1945. Meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dipakai di mulut, tetapi tidak dijalankan. Ini dimungkinkan oleh amandemen UUD 1945 yang telah menambahkan ayat 4 dan ayat 5 di pasal 33.

Ayat 4; Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, sesungguhnya bertabrakan dengan ayat 1 hingga ayat 3 karena menjadikan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi bermazhab pasar bebas.

Karena itulah, Prabowo percaya, kalau rakyat Indonesia benar-benar ingin berjuang menuju negara sejahtera, harus lihat sumber penyakit, dan harus perbaiki sumber penyakit itu. Root cause, akar permasalahan ada di pasal 33 yang telah diganti dan tidak dijalankan sepenuh hati. Untuk memperbaikinya, harus dikembalikan konstitusi ke naskah aslinya, versi 18 Agustus 1945.

Dengan demikian ekonomi Indonesia akan dikuasai oleh rakyat Indonesia, dan negara akan punya tabungan untuk membangun. Dengan demikian, para pimpinan, para tokoh politik yang sekarang hadir ditengah rakyat, bisa berhenti jadi pemimpi. [Mey Borjun]