Sofyan Siregar

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Terkait kasus dugaan korupsi Dana Beban Kerja (BK) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu tahun 2015 lalu, yang telah menetapkan 4 orang tersangka diantaranya inisial MS selaku Mantan Kadis DPKA, IA selaku Kabid Perbendaharaan, JTF selaku Bendahara, dan E selaku Kasi Verifikasi.

Penasehat Hukum Tersangka JTF, Sofyan Siregar, Jumat (26/10/2018), mengatakan untuk pihak tersangka pastinya keberatan dalam hal ini, tetapi selaku penasehat hukum ia menjelaskan dan kliennya telah memahami bahwa itulah konsekuensi hukum yang harus di jalani dan pihaknya mengatakan bahwa kliennya sportif serta menjalani proses yang sebenarnya.

“Kalaupun nanti di proses persidangan atau penyidikan nanti ada indikasi pihak pihak lain yang harus bertanggung jawab ya kenapa tidak, dan memang secara hukum itu harus, karena asasnya jelas siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab,” ujar Sofyan Siregar.

Dijelaskan Sofyan Siregar, dalam kasus tersebut kliennya sifatnya hanya membantu proses tersebut dan kelalaian kliennya tersebut adalah menandatangani surat, dan pihaknya akan membuka itu semua nanti didalam proses persidangan.

“Kita akan buka dalam proses persidangan, karena saat inikan pihak kejaksaan masih melakukan proses pemeriksaan jadi otomatis proses perlawanan kami itu nanti pada proses persidangan,” kata Sofyan Siregar.

Ia mengatakan untuk upaya praperadilan pihaknya masih akan melihat perkembangannya, namun semua kemungkinan apabila secara hukum itu di bolehkan maka pihaknya akan melakukan praperadilan.

“Apabila secara hukum itu di bolehkan kenapa tidak dan kita akan liat, akan kita evaluasi dan kita akan koordinasi juga dengan penasehat hukum tersangka yang lain kedepannya seperti apa,” sampainya Sofyan Siregar.

Sambung Sofyan Siregar, pihaknya sebagai penasehat hukum melakukan koordinasi dengan baik dengan kliennya maupun dengan pihak kejaksaan. Segala hal yang bersifat akan meringankan kliennya ia akan mengupayakannya, namun selaku penasehat hukum ia tidak dapat menjastifikasi karena dirinya penasehat hukum dari tersangka JTF dan untuk tersangka yang lainnya untuk kedepannya dirinya menyarankan agar berkoordinasi dengan penasehat hukumnya masing masing.

“Tetapi pada prinsipnya klien kami cukup kooperatif, kalaupun nanti misalnya secara hukum ada tugas yang harus dibebankan kepada klien kami untuk pengembalian kerugian negara selagi itu ada dasar hukum kita akan diskusikan dengan klien kami ataupun keluarganya. Jadi harapan saya proses penyidikan ini berjalan dengan baik, beliau kooperatif. Semoga nanti proses hukumnya menjadi cepat dan adil,” ungkap Sofyan Siregar.

Diketahui, dalam kasus dugaan korupsi tersebut dana Beban Kerja pada tahun 2015 lalu yang dibagikan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota disinyalir menyalahi aturan Peraturan Walikota (Perwal) nomor 36 tahun 2015 lalu.

Kata Kajari, ada penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dari penggunaan Perwal. Perwal yang di terbitkan, tunjangan yang seharusnya berlaku pada bulan Agustus 2015 lalu tetapi faktanya pembayarannya dilakukan pada bulan Januari.

Kemudian dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu ditemukan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp1,5 miliyar rupiah dari total dana kurang lebih sebesar 5,6 miliyar rupiah dan kerugian negara tersebut telah di kembalikan sebesar Rp600 juta. [Ardiyanto]