PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Terkait uang pengganti korupsi yang telah dikembalikan koruptor setelah putusan inkracht dari pengadilan ke kas negara yang bisa mencapai miliyaran rupiah, uang pengganti yang sudah disetorkan ke kas negara tersebut, ternyata bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Jaksa Fungsional di Jampidsus, Suwarji, Jumat (26/10/2018), mengatakan uang pengganti korupsi yang sudah di kembalikan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota dengan berbagai persyaratan, salah satunya adalah pihak pemerintah daerah mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Keuangan.

“Kalau memang dasarnya mau dalam sidang tuntutan atau putusan hakim, pemerintah daerah dapat mengecek dulu, dan itu bisa langsung, tapi kalau seharusnya itu ke negara, silahkan itu nanti menyurati ke Kementerian Keuangan agar bendahara negara dapat menarik kembali dan di setorkan ke kas daerah karena yang di rugikan adalah pemerintah daerah,” ujar Suwarji.

Sementara itu seperti diketahui, potensi uang pengganti kerugian negara yang cukup besar pada saat ini ada pada kasus korupsi Jalan Lapen Pulau Enggano tahun 2016 lalu, dimana salah satu orang terdakwa yakni Lie En Jun pada putusan banding Pengadilan Tinggi di haruskan membayar uang pengganti sebesar 5,9 miliyar rupiah.

Namun uang pengganti tersebut belum dapat di eksekusi karena terdakwa Lie En Jun masih melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. [Ardiyanto]