Masa tanggap darurat selama 14 hari yang ditetapkan dari 28 September 2018 hingga 11 Oktober perlu diperpanjang mengingat pencarian korban dan kondisi pengungsi.

Meski masih tersisa 4 hari lagi waktu tanggap darurat bencana, namun dari fakta yang terhimpun waktu yang tersedia tidaklah cukup untuk memulihkan keadaan pasca gempa.

Korban bertambah

Setiap hari data jumlah korban jiwa bertambah ratusan jiwa pasca gempa bumi 7,4 skala Richter mengguncang wilayah Donggala dan Palu pada Jumat (28/10/2018) pukul 17.02 WIB.

Laporan korban jiwa dan wilayah terdampak juga bertambah. Sebanyak 1.352 orang di Kota Palu, 144 di Donggala, 62 orang di Sigi, serta 12 orang di Parigi Moutong, dan 1 orang di Pasangkayu.

Sebelumnya pada H+2 korban jiwa tercatat 832 jiwa. H+3 naik menjadi 925 jiwa. H+4 1.234 jiwa. H+5 1.374 jiwa. H+6 1.424 jiwa. Hingga H+7 atau per 5 Oktober naik 1.571 jiwa.

Untuk korban luka berat juga melonjak signifikan dari 540 per 30 September naik 2.549 jiwa per 5 Oktober. Sebanyak 900 orang korban luka-luka juga telah di evakuasi ke Makassar.

BNPB melaporkan korban hilang 113 jiwa, korban tertimbun 152 jiwa. Laporan sementara ini berbeda dengan penjelasan saksi mata di tiap wilayah yang diperkirakan capai ribuan jiwa.

Saksi mata warga misalnya melaporkan melalui unggahan video di wilayah perbatasan Desa Sidera – Desa Jonooge Kabupaten Sigi belum ada penanganan korban akibat liquifaksi.

Padahal Desa Jonooge (Sigi) ini amblas 5 meter dan bergeser 1 kilometer. Karena itu waktu pendataan dan pencarian korban hilang atau tertimbun perlu diperpanjang.

[Baca: Yang Terbesar dari Gempa dan Tsunami Palu Adalah Korban Hilang]

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyarankan perpanjangan waktu tanggap darurat mengingat banyak perkiraan korban masih tertimbun reruntuhan bangunan.

Relokasi pengungsi

Upaya tanggap darurat sedang berjalan meski belum maksimal, baik penyelamatan korban, distribusi logistik kebutuhan dasar pengungsi dan masyarakat rentan serta prasarana vital.

Namun hal yang belum dihitung adalah relokasi pengungsi dari wilayah-wilayah rawan liquifaksi. Liquifaksi terjadi karena daya ikat tanah yang menurun atau gejala peluluhan pasir lepas.

Kondisi ini terjadi akibat gempa. Terlebih lagi BMKG mencatat terjadi 422 gempa susulan pascagempa bermagnitudo 7,4 itu. Data BMKG per 5 Oktober tersebut mesti diwaspadai.

Seismisitas tinggi di Palu ini diakui Trinirmalaningrum, Ketua Tim Ekspedisi Sesar Palu Koro yang menyebutkan bila sesar Palu Koro ini bergerak 7 centimeter per tahun. Tidak diam.

Robohnya bangunan-bangunan di wilayah gempa diperkirakan sebagian besar karena kondisi geologi Palu yang berpotensi merugikan sehingga memicu liquifaksi.

Secara kasat mata, kondisi bangunan yang hancur tampak akibat liquifaksi baik penurunan cepat tanah (quick settlement), pandai bangunan miring (tilting), penurunan sebagian tanah (differential settlement) dan retakan tanah.

Ini sesuai dengan laporan Penyelidikan Geologi Teknik Potensi Liquifaksi Daerah Palu, Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian ESDM.

Penelitian oleh Wisna Widyanigrum tersebut pada 2012 mengungkapkan daerah Petobo saat ini yang terdampak parah akibat gempa adalah wilayah yang telah disebut rawan liquifaksi.

Potensi liquifaksi lainnya di Palu adalah wilayah Ujuna, Besusu, Palupi, Sunju, Binangga, Sibeli, Langaleso, Kalukubula, Petobo dan Jonpoye, Kalukubula, Birobuli, Tatura, Sunju, Tatura, Lolu, Kawatuna, Lere, Birobuli Selatan.

Jadi relokasi pengungsi dari wilayah rawan liquifaksi adalah bagian dari mitigasi bencana. Ini mesti dilakukan agar pengungsi yang capai 70.821 jiwa mengerti keadaannya. Dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi tidak lagi keliru.

Agus Pranata, Pendiri Pedoman Bengkulu