IST /Prabowo Subianto.

Kalau pakai paham ekonomi konstitusi, maka soal pembangunan, soal pertanian, soal pembangunan prasarana, soal menciptakan lapangan kerja, dan soal mengurangi kemiskinan, pemerintah harus proaktif. Pemerintah harus jadi pelopor.

Dalam membangun ekonomi, menyelamatkan negara, membangun kemakmuran, dan mengurangi kemiskinan, pemerintah harus jadi pelopor. Pemerintah tidak boleh hanya jadi wasit.

Ini bedanya paham neoliberal dan paham ekonkmi konstitusi.

Paham neoliberal, paham neoklasikal, mungkin bagus untuk Barat sekarang  Tetapi, kita harus sadar, banyak negara Barat sudah 500 tahun di depan kita. Pendapatan per kapita di negara-negara Barat yang maju sudah di atas $30.000, $40.000, bahkan $50.000. Indonesia baru dikisaran $3.300.

Bagi para pengikut paham noeliberal, seperti Milton Friendman, Von Hayek, Thatcher, mereka berpendapat, “the least goverment is the best goverment.” Semakin sedikit peran pemerintah, semakin bagus. Pemerintah harus dibelakang. Pemerintah wasit saja. Pemerintah tidak boleh ikut dalam proses ekonomi.

“Kalau kita ikuti paham ini, siapa yang mau bikin waduk? Apakah swasta mau bikin waduk? Siapa mau bikin terminal, siapa mau bikin pelabuhan, terutama di tempat-tempat yang terisolasi?” ungkap Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia.

Swasta tidak akan mau. Jangka waktu balik modal pembangunan infrastruktur terlalu lama untuk swasta. Karena itu sekarang lihat di Indonesia, sebagian besar pembagunan di sekitar Jakarta. Pabrik-pabrik besar adanya di sekitar Jakarta. Siapa swasta yang mau bangun pabrik di Halmahera atau di Seram? Karena dari itu, pemerintah harus jadi pelopor ekonomi.

Indonesia negara besar. Jika ada yang sudah kuat, silahkan. Prabowo kira pemerintah tidak perlu terlibat dalam industri bioskop, umpamanya, atau industri ayam goreng, atau buka kedai kopi. Tapi pemerintah harus mendidik pemuda-pemuda Indonesia yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Untuk mereka, pemerintah harus intervansi dengan berani. Kalau perlu hulu sampai hilir. Anak-anak di latih, diberi keterampilan, dan didampingi sampai mereka bisa produktif.

Ini bukan pekerjaan yang ringan. Untuk petani Indonesia, kalau perlu pemerintah bantu dari benih. “Ini benihnya, ini caranya menanam, ini caranya mengairi, jumlah air segini,  jangan terlalu banyak. Ini pupuknya. Nanti panennya begini. Nanti setelah kamu panen, saya beli dari kamu. Saya yang pasarkan, sampai masuk ke supermarket yang paling hebat kualitasnya,”

Kalau pemerintah tidak bantu, mereka selamanya tidak bisa bersaing karena posisi mereka saat ini terlalu lemah. Ini argumen Prabowo. Sebetulnya ini bukan argumen yang baru. Banyak negara sudah melaksanakan. Tiongkok, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan India sudah melakukan ini.

Tidak ada cara lain untuk membuat rakyat yang lemah dapat bersaing dan punya harapan. Pemerintah harus membantu. Apalagi untuk pangan, karena panva  adalah strategic commodity. Pangan bukan sekadar economic commodity. Pangan adalah strategic commodity, komoditas strategis untuk kepentingan bangsa dan negara. [Mey Borjun]