Plt Gubernur Rohidin Mersyah

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan komitmennya untuk menciptakan Pemerintah bersih tanpa mengabaikan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sebagai pembina kepegawaian saya juga harus melakukan fungsi-fungsi pembinaan secara baik dan berkeadilan,” kata Rohidin ketika dimintai keterangan mengenai sikapnya menemui Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana untuk menyampaikan usulan agar ASN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak diberhentikan, Rabu (3/10/2018).

Mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ini juga menegaskan bahwa ia selaku pembina kepegawaian tetap akan melaksanakan Undang-Undang sebagaimana sumpah jabatannya.

Rohidin juga memastikan bahwa ia telah mendorong judicial review ke PTUN agar ASN di Bengkulu yang masuk dalam daftar list tidak diberhentikan karena kasus korupsi demi perlindungan ASN tersebut secara berkeadilan di masa yang akan datang.

“Prosedur ini sesuai UU,” tegasnya.

Rohidin menjelaskan, BKN telah memberikan sinyal positif dan sepakat bahwa yang dihukum sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPAN-RB dan BKN terkait pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang berstatus koruptor adalah pelaku utamanya sesuai dengan bobot korupsinya, modus dan lama hukumannya.

“KPK juga fokus untuk pelaku utama. Sementara ASN ini mayoritas subsider,” imbuh Plt Gubernur.

Sebelumnya, pada pertemuan dengan Kepala BKN, Plt Gubernur menekankan dalam waktu dekat BKN akan kembali berkoordinasi dengan Menpan dan KPK agar penegakkan hukum ini benar-benar berkeadilan dan memberikan manfaat terhadap perbaikan kinerja ASN.

Terpisah, pemerhati hukum di Bengkulu, Agustam Rachman MAPS, menuliskan pesan agar Plt Gubernur tidak melakukan sabotase terhadap program Nawacita Presiden Jokowi.

Ia heran bagaimana bisa seorang Gubernur berani melawan perintah UU ASN Nomor 5 tahun 2014 jo PP 11 tahun 2017 yang secara jelas memberikan sanksi pemecatan bagi ASN korupsi.

“Bagaimana bisa seorang Gubernur berani melawan presiden dengan program nawacitanya yang tegas-tegas berkomitmen memberantas korupsi?” tanya Agustam.

Ia juga heran dengan sikap Gubernur yang berdiri paling depan berani ‘pasang badan’ membela koruptor bahkan berani melawan tiga menteri sekaligus dengan mempersoalkan SKB tiga menteri tersebut.

“Apakah karena yang terancam dipecat saat ini adalah karena banyak ASN mantan pejabat?” tanyanya kembali.

Ia juga mencurigai ASN yang dipecat adalah orang yang biasanya dekat dengan kepala daerah.

“Kenapa sebelumnya puluhan ASN kelas rendah yang terlibat korupsi dengan gampang dipecat oleh Gubernur?” imbuhnya.

Menurutnya, secara hukum dan etika tindakan Gubernur itu fatal.

“Sebagai orang yang mengerti hukum harusnya Gubernur malu melakukan itu. Siapa lagi yang bisa dijadikan teladan dalam pemberantasan korupsi kalau seorang Gubernur pun berbuat konyol seperti itu,” demikian Agustam. [Deni Dwi Cahya]