Prof Dr Rohimin

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu melakukan peminjaman dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi perdebatan masyarakat saat ini, terlebih beberapa pendapat mengatakan peminjaman dana tersebut mengandung riba.

Menanggapi hal tersebut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu, Prof Dr Rohimin mengatakan bahwa semua bentuk peminjaman sah untuk dilakukan dan mengenai halal haramnya dilihat dari proses akadnya.

“Peminjaman itu boleh dilakukan oleh siapa saja dan dari mana saja. Tapi itu kita lihat juga proses akadnya,” jelas Prof Rohimin saat ditemui di Universitas Dehasen Bengkulu, Sabtu (27/10/2018).

“Kita melihat bagaimana pengembaliannya itu nanti,” jelas Rohimin.

Dikatakan Ketua MUI yang telah mejabat dua periode ini, halal atau haramnya peminjaman itu akan terlihat pada akadnya.

“Akad yang dibuat dan digunakan tersebut nantinya akan menentukan apakah peminjaman tersebut dihalalkan atau diharamkan. Nanti dapat kita lihat seperti apa poin-poin dalam akad peminjaman di situ,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua MUI Kota Bengkulu, Zul Efendi, mengatakan, meski mengandung bunga, namun pinjaman oleh Pemerintah Daerah (Pemda) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bersifat mubah atau tidak berdosa dan tidak berpahala apabila dilakukan.

“Kalau memang tidak ada sumber pinjaman yang bersifat syariah, maka pinjaman ke PT SMI menjadi mubah,” kata Zul Efendi saat diwawancara di Masjid Nurul Islam Anggut Bawah usai salat subuh berjamaah, Jumat (26/10/2018).

Ia menjelaskan, kondisi yang sama berlaku untuk bunga kredit seperti pembelian motor, mobil, rumah, dan lain sebagainya.

“Ini disebut sebagai kondisi keterpaksaan atau darurat syar’iyyah,” ungkapnya.

Mengenai simpanan Kas Daerah (Kasda), Zul Efendi mengungkapkan, bilamana ada tempat penyimpanan syariah, maka Pemda mesti menyimpan Kasda di bank syariah.

“Tapi kalau misalnya tidak ada tempat penyimpanan syariah, hukumnya kembali menjadi mubah,” ungkap Zul Efendi.

Sementara Sekretaris Kota (Sekkot) Bengkulu, Marjon, menuturkan, Pemerintah Kota Bengkulu tetap akan melakukan peminjaman ke PT SMI untuk melakukan percepatan pembangunan.

“Besarannya Rp250 miliar. Semua kelangkapan dan kajian sedang kita persiapkan. Sebelum pembahasan RAPBD 2019 bersama DPRD Kota Bengkulu kita harapkan sudah selesai,” ungkap Marjon.

Marjon menjelaskan, semula rencana pinjaman ini sebesar Rp500 miliar. Namun setelah melakukan kajian, pinjaman yang dibutuhkan hanya sebesar Rp250 miliar.

“Tujuan akhirnya nanti peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kita mau lakukan percepatan pembangunan. Kita ingin menata pasar-pasar. Studi kelayakan sedang kita persiapkan. Semua difokuskan untuk kemajuan daerah,” tegas Marjon.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain, menyebutkan, legislatif menyambut baik rencana pinjaman ke PT SMI tersebut demi memenuhi harapan warga kota akan pembangunan yang berkualitas.

“Ada begitu banyak program Pemerintah Kota Bengkulu yang membutuhkan dana besar sehingga pinjaman dari PT SMI tersebut menjadi relevan. Misalnya pembangunan gedung Bengkulu Convention Center, ada pembangunan sarana olah raga di seluruh kelurahan, revitalisasi pasar, lalu mall pelayanan publik. Ini saja sudah di kisaran Rp100 miliaran,” demikian Teuku. [Deni Dwi Cahya]