Kasi Intel Kejari Seluma, Citra Apriyadi

Pedomanbengkulu.com, Seluma – Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung baru SMKN 6 Seluma tahun 2015, Ferdy Efrimal, mengembalikan Kerugian Negara atas perkara yang membelitnya berupa uang sebesar Rp 363.407.948 sesuai kerugian berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu.

‘’Ini sebagai bentuk tanggung jawab saya atas apa yang terjadi pada saya saat ini. sesuai hasil audit tersebut, uangnya saya kembalikan’ ” kata Ferdy usai menyerahkan uang tersebut ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma, Kamis (25/10/2018).

Tersangka datang seorang diri ke Kejari Seluma menyerahkan uang tersebut. Usai diserahkan uang tersebut langsung di masukan ke rekening Kejari Seluma di Bank Mandiri Seluma sebagai titipan kerugian negara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung baru SMKN 6 Seluma yang beralamat di Desa Pagar Agung, Kecamatan Seluma Barat.

‘’Walaupun ini telah saya kembalikan, saya tetap komitmen dan bertanggung jawab atas perkara ini. saya siap mengikuti proses hukum selanjutnya, “ujarnya menambahkan.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Seluma, Muhammad Ali akbar, melalui Kasi Intel Citra Apriyadi, mengapresiasi sikap tegas yang diambil oleh tersangka. Dengan telah dikembalikannya kerugian negara tersebut, akan menjadi pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan perkara ini.

‘’Yang namanya hukum, biarpun barang bukti sudah dikembalikan tetap terus kita proses. Tapi dengan telah dikembalikannya kerugian negera ini, akan menjadi bahan JPU dalam menuntut tersangka perkara ini, “ujar Citra menambahkan.

Dia menjelaskan, untuk proses hukum selanjutnya pihaknya saat ini msih melengkapi semua berkas yang dibutuhkan sebelum di lakukan P2. Jika semua berkas yang diperlukan telah lengkap baru akan di lakukan pelimpahan berkas dari Jaksa Penyidik ke JPU.

‘’Untuk waktu pastinya belum bisa kita sampaikan. Namun secepatnya akan kita lakukan jika berkas yang dibutuhkan semua lengkap, “sambungnya.

Atas perkara ini tambah Citra, tsk dikenakan pasal berlapis yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor sebagaimana yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tipikor, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara.

Walaupun telah ditetapkan sebagai tsk sambungnya, tetap tidak dilakukan penahanan terhadap tsk. Karena dinilai selalu koperatif dan bertanggung jawab, sehingga kecil kemungkinan tsk akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. (Sepriandi)