Sosialisme murni, walaupun bagus dalam tulisan, sebenarnya tidak bisa dijalankan. Karena, dalam sosialisme murni pun asas sama rasa sama rata tidak mungkin. Nanti orang tidak ada yang mau kerja keras.

Ya, dalam sosialisme murni, orang kerja keras dan tidak kerja keras bergaji sama. Orang pintar dan orang yang tidak pintar bergaji sama. Orang mau belajar dan tidak mau belajar bergaji sama. Bahkan dalam utopia sosialis, diujungnya tidak ada uang. Tidak boleh ada uang. Bagaimana? Ini kan Utopia. Impian. Susah dilaksanakan, dan terbukti negara-negara yang coba jalankan sistem sosialis murni gagal dimana-mana.

Artinya, bapak-bapak kita, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir benar. Yang tepat adalah ekonomi campuran.

“Bapak saya di meja makan selalu bercerita. Istilah Prof Sumitro adalah ekonomi campuran, mixed economy. Yang terbaik dari kapitalis, dan yang terbaik dari sosialis, ini yang kita pakai. Kalau kita baca sejarah Indonesia, dulu pernah ada keputusan untuk menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi kita harus berasaskan kekeluargaan. Intinya, yang kuat monggo, tetapi yang lemah harus ditarik. Nanti akan ada suatu equilibrium, ada keseimbangan,” ungkap Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia

Tidak benar, ekonomi yang berasaskan ‘yang kuat harus selalu menang, yang lemah, ya terserah’. Paham kapitalisme murni seperti itu. Greed is good, keserakahan bagus. Hasilnya, yang lemah akan mati.

Kalau dalam paham kapitalisme murni, nanti akan sejahtera, yang hidupnya bagus, mapan dan aman, hanya 1% dari penduduk. Bahkan mungkin 1% dari yang 1%. Hanya beberapa keluarga saja yang benar-benar kaya. Ini yang aman terjadi sekarang di Indonesia, yang juga terjadi di Barat. DiBarat pun sudah banyak yang mempertanyakan. Dulu banyak yang percaya trickle down effect. Ekonomi menetes ke bawah. Kenyataannya, adalah trickle up effect. Mereka yang kaya, semakin kaya, sementara mereka yang miskin semakin miskin saja.

Yang harus dijalankan adalah mazhab ekonomi jalan tengah. Mazhab ekonomi campuran, dan atau kata mantan PM Inggris Tony Blair “ekonomi jalan ketiga”, “the third way”. Atau, istilah tahun 1945, kembali ke Bung Karno, Bung Hatta, mazhab “ekonomi kerakyatan”.

Sekarang kalau ke Vietnam, ada papan dipinggir jalan bertuliskan “economy for the people, not people for the economy”. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Orientasi Indonesia harus seperti itu. Kalau sekarang keliru, Prabowo menilai bahwa Indonesia harus berani banting haluan. Kita sekarang harus kembali ke cetak biru yang dibuat oleh Founding Fathers, para pendiri bangsa Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945.

“Saya katakan demikian, karena di Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 yang asli sudah sangat gamblang. Bahwa ekonomi kita tidak menggunakan mazhab pasar bebas, tetapi berasaskan kekeluargaan. Kemudian, ayat 2 dari pasal 33 sangat gamblang lagi. Bahwa semua “cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai negara”. ” Menguasai hajat hidup orang” dikuasai oleh negara. Selanjutnya, Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Prabowo.

Inilah rancang bangun ekonomi Indonesia. Inilah sistem yang seharusnya dijalankan ekonomi konstitusi. Kalau kita konsekuen menjalankan, Prabowo kira, mengalirnya kekayaan alam Indonesia ke luar, mengalirnya kekayaan nasional kita ke luar yang saat ini terjadi, akan bisa kita hentikan. [Mey Borjun]