PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Polres Rejang Lebong belakangan memastikan telah mempersiapkan sejumlah langkah pengamanan dalam mewujudkan kesuksesan Pemilu 2019 mendatang dengan aman dan kondusif.

Salah satunya dengan menjalin sinergitas dengan lintas sektoral, khususnya Kodim 0409 Rejang Lebong dan Detasemen A Pelopor Brimob Rejang Lebong.

“Keamanan Penyelenggaraan Pemilu 2019 ini merupakan tugas bersama dengan lini sektor yakni Polres Rejang Lebong yang akan bersinergi dengan Kodim 0409 Rejang Lebong dan Detasemen A Pelopor Brimob Rejang Lebong, Bengkulu,” ujar Kapolres Rejang Lebong, AKBP Jeki Rahmat Mustika S.Ik saat membuka langsung Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu 2019 di Aula Wira Pratama Polres Rejang Lebong, Sabtu (24/11).

Selain itu, Kapolres juga memastikan kenetralan anggotanya dalam melaksanakan pengamanan Pemilu 2019 mendatang.

“Saya harap, sifat netral ini juga ditanamkan dan diwujudkan oleh semua elemen penyelenggara Pemilu 2019 mendatang,” ujarnya.

Pantauan PedomanBengkulu.com, dalam rapat koordinasi lintas sektoral tersebut, pihak Polres Rejang Lebong juga memaparkan sejumlah langkah serta metode tindakan pengamanan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan Pemilu 2019 hingga pelantikan nanti. Salah satunya yaitu metode pengamanan logistik pemilu.

“Ada langkah antisipasi khusus yang akan kita ambil dalam pengamanan logistik Pemilu ini sebagai langkah antisipasi di musim penghujan seperti saat ini. Sebab, logistik Pemilu berupa kotak suara maupun bilik suara terbuat dari kardus, sehingga perlu metode pengamanan khusus mulai dari penyimpanan hingga pendistribusiannya nanti,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Ketua KPU Rejang Lebong, Restu Wibowo mengatakan, mengenai pelaksanaan teknis penyelenggaraan, kesiapan logistik dan kesiapan lainnya sudah siap 75 persen.

“Mengenai logistik pemilu dari KPU RI telah diterima oleh KPU RL namun memang ada kekurangan dikarenakan adanya penambahan jumlah TPS sebagai dampak dari pergerakan mata pilih. Sedangkan untuk proses pendataan mata pilih ini sudah melewati proses panjang yang terdapat kendala terkait dengan pemilih yang tidak memiliki NIK dan KK sehingga tidak bisa dimasukkan dalam daftar pemilih,” ujar Restu. [Ifan Salianto]