PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu melalui Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat,(P2M) Drs.Ridwan Arief dan Penyuluh Ahli Muda BNN Provinsi Bengkulu Hartono, S.Sos, melakukan penyerahan PIN dan sertifikat relawan anti Narkoba kepada Bupati Kabupaten Kepahiang, Hidayatullah Sjahid di Kantor Bupati Kabupaten Kepahiang, Kamis (8/11/2018).

Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Drs.Ridwan Arief mengatakan penyerahan PIN dan Sertifikat tersebut sekaligus melakukan sosialisasi Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), sebagai langkah dan upaya tindak lanjut akan diadakannya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci dari Inpres Nomor 6 Tahun 2018 di Pemerintahan Pusat yang akan melibatkan unsur Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 34 Provinsi di Indonesia, Sekretaris Daerah (Sekda) 34 Provinsi di Indonesia dan Kepala Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kesbangpol) 34 Provinsi yang akan di gelar di Jakarta.

Metode yang akan digunakan dalam kegiatan Rakornas implementasi Inpres P4GN bidang pemberdayaan masyarakat antara lain, paparan, diskusi dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Dengan narasumber Drs. Heru Winarko SH Kepala BNN dalam rangka Kebijakan Nasional P4GN, Tjahjo Kumolo Mentri Dalam negeri, dalam rangka Implementasi Inpres nomor 6 Tahun 2018 di tingkat daerah untuk pelaksanaan rencana aksi nasional P4GN.

Bambang Brodjonegoro Mentri BPN/Bappenas, dalam rangka kebijakan program dan anggaran dalam Implementasi Inpres Nomor 6 tahun 2018.

Drs. Dunan Ismail Isja  MM selaku Deputi pemberdayaan masyarakat, Drs. Mohamad Jufri selaku Direktur peran serta masyarakat.

Drs. Agus Riansyah Direktur Pemberdayaan alternatif dalam rangka Implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2016 tentang rencana aksi nasional P4GN bidang pemberdayaan masyarakat.

Drs. Arman Depari selaku Deputi pemberantasan dan Drs. Budiono Plt, Deputi Rehabilitasi dalam rangka Implementasi Inpres Nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional P4GN bidang pemberantasan dan rehabilitasi.

Drs. Ali Johardi selaku Deputi pencegahan dan, Drs. Puji Sarwono selaku Deputi hukum dan kerjasama Implementasi dalam rangka Inpres nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional P4GN bidang pencegahan, hukum dan kerjasama.

“Maksud dan tujuan tersebut untuk meningkatkan komitmen Kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah akan tugas dan tanggung jawab untuk bersinergi dalam tugas pokok dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat dalam Implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi nasional p4gn tahun 2018 dengan meningkatkan peran Kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka implementasi Inpres nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional P4GN,” kata Ridwan Arief. [Ardiyanto]