Guna memastikan Pemangku Kepentingan dalam hal ini PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) memahami peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu melaksanakan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Kepala Desa dan Perangkat Desa bertempat di ruang rapat Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu (26/11).

Hadir dalam kegiatan tersebut 20 orang perwakilan dari 25 PPNPN yang ada di Kota Bengkulu.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu sekaligus menjadi Pemateri acara, Rizki Lestari dan didampingi oleh Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan, Abdul Mukti. Dalam pemaparannya Rizki Lestari menjelaskan  yang baru di undangkan tanggal 18 September 2018 ini telah memulai proses hampir selama 3 tahun.

“Isi Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ini banyak mengatur hal baru namun hari ini kita fokus kepada beberapa perubahan seperti batas bawah perhitungan gaji pada PPNPN,” jelas Rizki.

Rizki pun menjelaskan beberapa poin penting perubahan dalam Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 seperti Kewajiban pemberi kerja, Status pendaftaran Suami Istri yang bekerja, Perubahan Status Kepesertaan, Mekanisme Iuran bagi PPNPN, tata cara pembayaran iuran, mekanisme pemberhentian penjaminan, pergantian FKTP dan hak Kelas Rawat, Rizki pun berharap seluruh PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di wilayah Bengkulu dapat segera mendaftarkan seluruh Pegawai/Perangkat beserta anggota keluarga menjadi peserta Program JKN-KIS dengan besaran 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.

Hanung salah satu peserta Sosialisasi Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 yang merupakan PIC dari BKSDA mengaku senang dengan sosialisasi ini.

“Saya rasa kegiatan ini bagus, kita bisa langsung terpapar informasi terbaru tentang aturan JKN, harapan saya ke depannya BPJS Kesehatan lebih gencar untuk melakukan sosialisasi tentang aturan terbaru tentang JKN” ujar Hanung

PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) sendiri merupakan pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sampai dengan bulan Oktober 2018. Sebanyak 914.143 penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS di Wilayah Kantor Cabang Bengkulu dimana 4.113 peserta terdaftar adalah peserta PPNPN. [Rls/Nurhas]