PedomanBengkulu.com, Bengkulu Utara-Sejumlah warga yang mengatasnamakan Serikat Rakyat Bengkulu Utara (Serbu) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bengkulu Utara, Senin (19/11/2018).

Walau sempat kehujanan para demonstran tetap semangat melanjutkan aksinya dan salah satu diantara mereka ada yang mengenakan kostum ‘pocong’ sebagai bentuk kritik terhadap Pemerintah BU.

“Kita akan demo terus sampai tuntutan ini direspon, terlebih soal kasus dugaan korupsi, kami akan mengawal agar penegak hukum yakni Polisi dan Jaksa bertindak nyata,” Ungkap Deno salah seorang perwakilan demonstran.

Ditambahkan Deno, bahwa kita tetap menolak berdirinya indomaret di Bengkulu Utara karena merugikan pedagang lokal.

Adapun tuntutan lain yang disampaikan antara lain:

1.sebelum dilaksanakannya uji publik dengan melibatkan seluruh pemilik toko(gerai) serta sebelum adanya kejelasan kuantitas serta zonasi indomart(TOLIMAS/TOMIMAS) di bengkulu utara maka saudara Ir. MIAN dan DPRD Bengkulu Utara harus segera membatalkan MOU serta mencabut dokumen perizinan indomart .

2. Bupati bengkulu utara saudara Ir.MIAN harus segera meminta maaf secara terbuka di media massa dan media sosial kepada seluruh masyarakat bengkulu utara, atas niatan/upayanya mengintimidasi(membungkam)aspirasi rakyat, melalui statmentnya yg mengganggap aksi demonstrasi mwngganggu ketentraman ASN dalam melaksanakan pekerjaan,sebagaimana di muat dalam beberapa media online.

2. Bapak KAPOLRES bengkulu utara harus segera menindaklanjuti adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan beasiswa PEMDA untuk mahasiswa UNRAS TA.2017, sebagaimana dimaksud dalam buku II LHP BPK provinsi bengkulu tahun 2017.

3.bupati dan DPRD bengkulu utara harus memprioritaskan APBD tahun 2019 pada penuntasan pembangunan infrastruktur dasar(jalan & jembatan),terkusus jembatan desa lubuk gading,jalan desa sebayur serta jalan dan jembatan kecamatan air besi.

4.bupati bengkulu utara selaku pihak yang berwenang menerbitkan serta mencabut izin lingkungan harus segera menindak tegas investor nakal. baik investor yang tidak mengantongi kelengkapan dokumen perizinan,dokumen perizinan kadaluarsa,merambah hutan lindung dan tidak bayar retribusi/pajak karena hanya akan mendatangkan bencana, minim kontribusi,bagi masyarakat sekitar dan daerah.

5.bupati bengkulu utara selaku pejabat pembina kepegawaian daerah (PPKD) harus mencopot KADIS PUPR dan ketua ULP beserta jajarannya yg terkait,sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kelalaian(pembiaran) serta ketidak profesionalnya sehingga ada beberapa paket proyek TA 2017 yang berujung dengan kerugian negara milyaran rupiah ,sebagaimana dimaksud halaman 40 dan 54 buku III LHP BPK perwakilan provinsi bengkulu tahun 2017

6. Bupati bengkulu utara harus segera memberikan efek jera dengan memblack list rekanan pelaksana (pihak ketiga/kontraktor) yang tidak menyelsaikan pekerjaan dan yang menyebapkan indikasi kerugian negara(berdasarkan LHP BPK) .

7.DPRD bengkulu utara harus segera menggunakan hak angket dalam upaya transparansi bagi hasil retribusi galian C serta PPJU(pajak penerangan jalan umum) bengkulu utara tahun 2015-2018.

8.Bupati bengkulu harus segera menghentikan aktifitas pembuangan air limbah PT.SIL ke medium lingkungan hidup(sungai) karena hanya akan merusak dan mencemari lingkungan hidup(sungai) yang notabene dipergunakan masyarakat untuk keperluan sehari hari(mandi,mencuci).

9.Kepala kejaksaan negeri arga makmur harus segera memproses hukum serta menangkap bupati bengkulu utara sebagai bentuk pertanggung jawab atas kelalaian serta keteledorannya sehingga terjadi indikasi kebocoran anggaran pemerintah bengkulu utara tahun anggaran 2017,sebagaimana termaktub dalam buku I,II dan III LHP BPK perwakilan provinsi bengkulu tahun 2017. [Evi Kusnandar]