PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu bakal memanggil Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Tengah, Budiman Efri terkait dugaan temuan kerugian negara dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu sebesar Rp9 miliar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) di 2016 lalu.

Ketua tim penyidikan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Adi Nuryadi Sucipto, Selasa (13/11/2018) mengatakan pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap mantan Kepala Dinas DPPKAD.

“Rencananya ada pemanggilan Kepala DPPKAD dan seharusnya minggu ini tapi masih di tunda karena beliau lagi keluar kota,” jelas Adi.

Sementara, terkait kerugian yang dialami negara kurang lebih sebesar Rp9 miliar pihaknya akan melakukan evaluasi pencairan dana yang melawan hukum.

“Dari kerugian negara kurang lebih Rp9 miliar itu kita akan evaluasi bagian mana yang melawan hukum, dan di bagian mana kesalahan dalam administrasi. Jadi harus dibedakan antara melawan hukum dan kesalahan administrasi dalam undang udang kan juga sudah jelas. Ketika sudah di evaluasi dan koordinasi dengan pimpinan saat nanti ekspos maka tau mana suara terbanyak,” kata Adi.

Sebagai ketua tim penyidik yang baru, Adi mengatakan kasus tersebut sama dengan yang pernah ditanganinya beberapa waktu lalu terkait kasus perwakilan Bengkulu – Jakarta yang mana disitu ada pengorbanan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan ada investigasi dari inspektorat.

Namun, dalam kasus temuan BPK Bengkulu Tengah inspektorat tidak melakukan investigasi, hanya mengandalkan audit BPK.

“Semestinya insprektorat melakukan suatu investigasi, terhadap temuan itu apakah melanggar hukum apakah kesalahan administrasi tapi ini tidak dilaksanakan oleh inspektorat. Sebelas dua belas dengan kasus perwakilan Bengkulu – Jakarta, bedanya dulu kita tidak menggunakan BPK karena inspektorat investigasi, jadi yang di gunakan audit dari inspektorat. Untuk Bengkulu Tengah ini tidak makanya inspektorat diperiksa,” ungkap Adi.

Sambung Adi, Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban karena ada pertanggungjawaban yang fiktif dalam artian pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan isinya dan itu harus dipilah.

“Memang ini sudah dipilah-pilah oleh BPK tapi belum sempurna. Ada beberapa dokumen yang diperiksa penyidik dikumpulkan ada dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif perjalanan dinas fiktiflah atau makan minum yang fiktif. Kita simpulkan saja apakan dokumen itu salah administrasi,” papar Adi.

Ia juga mengatakan penyidik belum puas dengan hasil penyitaan dokumen yang dilakukan saat penggeledahan beberapa waktu lalu karena masih banyak dokumen berbentuk foto copy bukan dokumen yang aslinya.

“Kita belum puas dengan dokumen yang disita karena disitu banyak yang fotocopy. Jadi kita meminta lagi dokumen yang asli dari DPPKAD karena sebelumnya dari DPPKAD,” tegas Adi. [Ardiyanto]