Surat penawaran penjualan buku ‘Bahaya Narkoba’

PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Sebelas bulan telah berlalu, namun pengusutan dugaan kasus praktik jual beli paket buku ‘Bahaya Narkoba’ oleh oknum oknum tidak bertanggungjawab di sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan sejumlah Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rejang Lebong itu laksana jalan ditempat.

Tak pelak, kondisi tahapan pengusutan Kasus yang resmi dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEKAT Rejang Lebong pada tanggal 15 Desember 2017 dengan nomor laporan 206/LSM-PEKAT.BKL/XII/2017 ini mulai menjadi pertanyaan dari sejumlah pihak. Khususnya, LSM PEKAT Rejang Lebong sebagai pelapor resmi Kasus yang infonya melibatkan salah satu orang ternama di Rejang Lebong ini.

Ketua LSM PEKAT Rejang Lebong, Ishak Burmansyah, Rabu (14/11) mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum sama sekali mendapatkan kejelasan atas hasil pengusutan terhadap Kasus yang dilaporkannya tersebut. Padahal, selama rentang waktu 11 bulan setelah kasus itu dilaporkan, dirinya telah berulang kali dipanggil oleh penyidik unit tindak pidana korupsi Sat Reskrim Polres Rejang Lebong dengan status sebagai saksi pelapor.

“Dari informasi yang saya dapat dari lapangan, proses pengusutan Kasus penjualan paket buku ‘Bahaya Narkoba’ ini sebelumnya memang berjalan. Tidak hanya saya saja yang dipanggil untuk dimintai keterangan, melainkan sejumlah orang yang dinilai terlibat dalam kasus ini juga sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres,’ ujar Ishak.

Dipaparkan Ishak, dalam laporan tertulis yang disampaikan kepada pihak penyidik Polres tersebut, telah dilengkapi dengan sejumlah bukti bukti kwitansi pembelian paket buku tersebut di sejumlah Sekolah Dasar.

Selain melampirkan bukti kwitansi, dalam laporan juga disampaikan poin poin pelanggaran aturan yang dilakukan oleh oknum oknum penjual paket buku ‘Bahaya Narkoba’ tersebut.

“Hasil temuan kami dilapangan, paket buku itu dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp1,7 juta hingga Rp2 juta per paketnya, tergantung dengan kesepakatan antara penjual dan Kepala Sekolah. Namun, dalam surat penawaran tertulis yang diajukan kepada pihak sekolah tertulis Rp2,2 juta per paket. Nah, paket buku ini dibeli oleh pihak sekolah menggunakan alokasi dana BOS. Jelas dari sisi itu saja tentu sudah ada pelangharan aturan yang terjadi, baikĀ  UU No 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan No 1 Tahun 2018. Alokasi dana BOS yang diperbolehkan untuk digunakan membeli buku hanya 20 persen, jenis buku yang dibeli adalah buku pelajaran utama. Selain itu, harga buku yang bisa dibeli menggunakan dana BOS juga telah ditentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173/P/2017 mengenai standar harga eceran tertinggi buku, Provinsi Bengkulu masuk dalam kategori Zona III dengan harga buku tertinggi senilai Rp 39.100 /exemplar. Nah, sementara buku buku Bahaya Narkoba ini dibeli dengan harga yang sangat tinggi, berkisar Rp 400 ribu per buku. Jelas ini sudah masuk dalam indikasi Korupsi, karena dana BOS berasal dari keuangan negara,” tegas Ishak.

Dilanjutkan Ishak, pihaknya sangat berharap agar pihak Penyidik Polres Rejang Lebong dapat segera menyampaikan hasil pengusutan atas Kasus tersebut secara transparan kepada Masyarakat. “Atau setidaknya, apapun hasil pengusutan kasus ini disampaikan kepada Kami sebagai Pelapor. Sehingga, tidak menimbulkan keresahan di Masyarakat kedepannya,” ujar Ishak.

Ditambahkan Ishak, saat ini pihaknya tengah mengkonsep surat resmi untuk mempertanyakan hasil pengusutan kasus tersebut dan akan segera dilayangkan ke Polres Rejang Lebong.

“Jika nantinya ternyata pengusutan kasus ini ternyata benar benar terhenti, maka kami akan kembali melayangkan surat laporan le jenjang yang lebih tinggi, yaitu Mabes POLRI,” tutup Ishak. [Ifan Salianto]