Ilustrasi korupsi

PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Hingga penghujung tahun 2018 ini, Penyidik unit tindak pidana korupsi Sat Reskrim Polres Rejang Lebong masih fokus melakukan pengusutan dugaan korupsi pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2010 lalu.

Pasalnya, status berkas perkara enam tersangka (tsk) dalam kasus tersebut hingga saat ini belum dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

Dikonfirmasi, Kapolres Rejang Lebong, AKBP Jeki Rahmat Mustika S.Ik melalui Kasat Reskrim, AKP. Jery Antonius Nainggolan, SIK beberapa waktu lalu menegaskan jika pengusutan kasus ini masih terus berproses. Penyidik berupaya keras segera melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk Jaksa dalam P19.

“Benar, saat ini kita fokus memenuhi petunjuk jaksa. Setelah itu nanti berkas kembali kita ajukan ke jaksa,’’ ujar Kasat.

Dikatakan Kasat, setelah dilengkapi berkas perkaranya sesuai petunjuk Jaksa oleh penyidik Tipikor nantinya, berkas perkara tersebut dapat dinyatakan P21 (lengkap) oleh jaksa sehingga dapat segera dilakukan pelimpahan tahap II.

“Berbagai kekurangan akan dilengkapi. Sehingga, pengusutan kasus ini akan segera tuntas kita lakukan,” ujar Kasat.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang berhasil di himpun, proyek pengadaan komputer tahun anggaran 2010 di Dinas Pendidikan Rejang Lebong itu dikerjakan oleh CV Wijaya Perdana senilai rp 3 Milyar.

Dari hasil penyelidikan, penyidik menemukan adanya indikasi jika panitia pengadaan dalam menentukan harga pembelian komputer atau HVS tidak menggunakan harga pembanding, melainkan mengacu kepada Engenering Estimate (EE). Sementara EE sendiri tidak dibenarkan digunakan dalam pelaksanaan proyek pengadaan. EE hanya digunakan pada pelaksanaan proyek fisik pembangunan.

Seperti gedung, jalan dan sebagainya. Atas kondisi itu, Penyidik dan BPKP Bengkulu sepakat jika telah terjadi kerugian negara senilai Rp. 800 juta atas pelaksanaan proyek tersebut.

Sementara itu, enam orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada oktober 2014 lalu dalam kasus ini diantaranya, Ha, Al, Yu, Za dan As yang saat itu bertugas sebagai panitia lelang proyek tersebut dan Su selaku PPTK proyek itu sendiri.

Terhadap keenam tersangka, penyidik menjerat para tersangka dengan pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2, ayat 3 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsidair pasal 9 jo pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2 ayat 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. [Ifan Salianto]